Menteri ESDM: Rio Tinto Masih Bermasalah dengan Pemda

JAKARTA, SABTU - Kontrak karya (KK) PT Rio Tinto Indonesia untuk tambang nikel Lasamphala di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, belum bisa ditandatangani segera. Pasalnya, Rio Tinto masih memiliki permasalahan krusial dengan pemerintah daerah.

"Mereka belum selesai dengan daerah," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/12) lalu.

Menurut Purnomo, bila juga tak kunjung selesai hingga Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) disepakati, kontrak karya terpaksa dilakukan dengan menggunakan ijin baru. "Tapi nanti mereka akan hitung-hitung, yang untung yang mana," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot, mengemukakan, pemerintah terus melakukan negosiasi kontrak karya terkait masalah royalti, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengalihan lahan dan kehutanan. Keempat masalah ini menjadi batu sandungan pemerintah untuk membawa kontrak karya PT Rio Tinto menuju gedung DPR RI di Senayan.

Sekedar diketahui, besaran royalti belum menuai kata sepakat dengan pihak Rio Tinto karena pemerintah meminta besaran royalti sebesar 1,5 persen dari jumlah produksi. Harga yang digunakan mengikuti harga  London Metal Exchange. Sedangkan Rio Tinto menginginkan royalti sebesar 0,75 persen yang dihitung dari hilir. Rio Tinto menganggap, perusahaan akan membangun pabrik peleburan sampai ke tingkat logam nikel, bukan konsentrat.

Rio Tinto sendiri berencana melakukan pengolahan nikel di lokasi tambang Lasamphala yang terletak di dua kabupaten yakni Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Sejak 1999, Rio Tinto telah mendapat izin prinsip konsesi tambang Lasamphala dari pemerintah pusat.
    
Namun belakangan, pemerintah daerah setempat mengeluarkan kuasa pertambangan di wilayah yang sama kepada perusahaan lain di antaranya Group Bintang Delapan. Padahal, Rio Tinto menyatakan telah menyiapkan dana Rp18 triliun untuk mengembangkan kawasan.(Persda Network/ade)