Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Beras di Bandung Makin Meroket

Kompas.com - 07/01/2010, 21:25 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com  - Harga komoditas beras untuk semua jenis di Kota Bandung dan sekitarnya semakin meroket. Kenaikan harga berkisar Rp 800 - Rp 1.000 per kilogram, baik beras jenis medium maupun premium. Pasokan di tingkat pedagang grosir kian menipis karena lebih banyak terserap ke para pedagang di Jakarta yang berani menawarkan harga lebih tinggi.

Grosir beras PD Sukapura di Pasar Kosambi, Eddy Sudirman, Kamis (7/1/10) di Bandung, mengatakan, pada kondisi normal, pasokan beras di gudangnya bisa mencapai 100 ton per bulan. Namun, saat ini, dia hanya mendapatkan beras maksimal sebanyak lima ton per bulan.

"Stok beras di tingkat petani memang sudah tidak ada. Di penggilingan, kami harus bersaing dengan para pedagang dari pasar Induk Cipinang yang mau membeli beras dengan harga yang jauh lebih mahal," ungkapnya.

Eddy mencontohkan, untuk beras Jembarwangi yang biasa dijual kepada pedagang seharga Rp 6.500, ditawar oleh pedagang Pasar Induk Cipinang Rp 7.300 per kg. Ini terjadi karena stok beras di Jakarta juga semakin menipis.

Dari pantauan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung dan sekitarnya, harga beras jenis IR64 kualitas dua dan tiga yang biasanya berkisar Rp 5.000-Rp 5.200 naik menjadi Rp 5.800-Rp 6.000 per kilogram. Adapun harga beras jenis IR 64 kualitas satu yang Oktober lalu masih berkisar Rp 5.500-Rp 6.000 per kg, melonjak menjadi Rp 6.200-Rp 6.500 per kg.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com