Soal Pesawat Kepresidenan, JK Bilang DPR Harus Tahu Harganya

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia satu-satunya negara yang belum memiliki pesawat kepresidenan di antara negara-negara besar di Asia.

"Jadi, penting kita memiliki itu. Akan tetapi, DPR harus tahu harganya," tandas Kalla, saat ditanya pers, seusai memberikan kuliah perdana pada acara "JK on Leadership", yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan JK Fellowship Program di Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Menurut Kalla, meskipun rencana pengadaan pesawat diajukan di akhir periodenya, yaitu pertengahan Oktober lalu, ia tidak tahu-menahu karena ia tidak dilibatkan dalam rapat perencanaannya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz, mantan Ketua Panitia Anggaran DPR 2004-2009 Emir Moeis, dan anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo mengaku, pemerintah sudah meminta persetujuan untuk pengadaan pesawat kepresidenan dan DPR sudah menyetujui untuk memberikan uang muka senilai Rp 200 miliar pada akhir tahun lalu.

Namun, diakui total harga pesawat kepresidenan belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah pada waktu itu. Disebut-sebut harga pesawat kepresidenan jenis Boeing yang akan dibeli pemerintah adalah 60 juta dollar AS.

Ketua Masyarakat Madani Ismed Hasan Putro menolak rencana pemerintah dalam pengadaan pesawat kepresidenan mengingat kondisinya saat ini tidak tepat akibat tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.