Kemandirian Pemerintah Diuji

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemandirian keuangan pemerintah tahun 2011 akan diuji. Rendahnya ekspor diperkirakan akan menekan penerimaan pajak sehingga pembiayaan utang diperkirakan masih akan menjadi andalan utama keuangan pemerintah dalam RAPBN 2011.

Menurut ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, akhir pekan lalu, melambatnya pertumbuhan ekspor nonmigas akan berpengaruh pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, cara paling aman menjaga penerimaan negara pada 2011 adalah dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, lanjut Dradjad, pada 2011 Indonesia menghadapi ancaman kelangkaan pasokan energi sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya ada di level 6 persen. Padahal, potensinya 6,7-7,1 persen.

Ancaman lain yang memengaruhi kinerja ekonomi 2011 adalah nilai tukar rupiah yang over valuasi atau rupiah terus menguat terhadap dollar AS, tetapi diikuti penurunan ekspor dan tingginya impor.

Di sisi lain terjadi lonjakan harga komoditas pangan dunia, dampak dari bencana gelombang panas di Rusia yang berakibat pada berkurangnya pasokan gandum ke pasar internasional.

”Lonjakan harga pangan itu bisa dibalik menjadi pendorong pertumbuhan kalau Indonesia mampu menggenjot produksi pangan. Sektor pangan tahun depan berpotensi dijadikan salah satu pemicu pertumbuhan untuk mencapai minimal 6,7 persen,” papar Dradjad.

Sebelumnya, penelitian gabungan Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Islam (IDB), dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) soal hambatan kritis pembangunan di Indonesia menyebutkan, tax effort (upaya tambahan pemerintah untuk menghimpun pajak) di Indonesia terendah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.

Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Anggito Abimanyu, masalah utama adalah belum optimalnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. ”Penerimaan dari PPh Orang Pribadi tergolong di bawah normal,” ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini.

Oleh karena itu, menurut Dradjad, perlu perombakan radikal dalam pengelolaan anggaran belanja negara. Fokus perombakan pada penyerapan, realokasi, dan efisiensi anggaran.

Pos anggaran yang tingkat urgensinya sedang dan rendah, dengan penyerapan di bawah 40 persen pada semester I-2010, disarankan pada RAPBN 2011 dipotong.

Adapun saran Anggito, pemerintah harus serius memperbesar anggaran belanja modal agar lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja barang. Belanja modal akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut ekonom Fadhil Hasan, ada dua hal yang harus jadi fokus pemerintah dalam RAPBN 2011. Pertama, alokasi anggaran lebih fokus pada proyek yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, infrastruktur, pemberdayaan pertanian, dan industri manufaktur. ”Kedua, meningkatkan belanja pemerintah sehingga maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar dia. (OIN)