Remunerasi Kementerian Ekonomi Dirapel

JAKARTA, KOMPAS.com - Terwujudnya kebijakan remunerasi di Kementerian Koordinator Perekonomian tinggal selangkah lagi. Draf Perpres yang akan menaunginya sudah ditandatangani oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan tinggal ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Jika disetujui, remunerasi akan berlaku surut.

"Ini kan sudah diprogramkan lama. Ingat, ini mulai berlaku 2010 lho. Artinya, remunerasi akan dirapel," ungkap Sekretaris Menko Perekonomian Eddy Abdurrahman di kantor kementerian, Jumat (22/10/2010).

Dengan demikian, kebijakan remunerasi akan berlaku untuk seluruh karyawan kementerian yang dibagi dalam enam deputi di kementerian, yaitu deputi perekonomian makro, pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, energi, kehutanan, dan kerja sama internasional. Bahkan, lanjutnya, sudah ada tambahan anggaran remunerasi sebesar Rp 7 miliar untuk 325 karyawan kementerian. "Mudah-mudahan sebelum Presiden berangkat ke Shanghai sudah ditandatangani," katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sendiri mengatakan tidak akan ada penundaan implementasi remunerasi di lingkungan kementeriannya. Penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden juga ditegaskannya tak akan mengganggu program remunerasi, apalagi sampai menyebabkan pemotongan gaji pegawai.

"Remunerasi akan kita laksanakan sekarang, banggar sudah setuju dan anggaran sudah ada. Bisa dilaksanakan segera. Tidak ada alasan mengundur-undur karena kita tidak siap," tegasnya.