Heru: SBY Sebenarnya Tak Ingin 'Reshuffle'

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak menginginkan adanya pergantian kabinet bilamana kinerja dan integritas para menteri selama setahun ini memang cukup baik dan sesuai dengan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja yang telah ditandatanganinya.

Akan tetapi, apabila dari hasil evaluasi kinerja yang dijalankan Presiden Yudhoyono, termasuk melalui Unit Kerja Presiden Pengawasan Perencana Pembangunan (UKP4), hasilnya cukup moderat atau tidak terlalu parah, Presiden Yudhoyono tentu bisa saja memberikan surat peringatan agar menteri yang kinerja dan integritasnya masih kurang bisa memperbaiki diri.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Publik dan Public Relations (PR) Heru Lelono, saat ditanya pers seusai mengantar keberangkatan Presiden Yudhoyono menuju China dan Vietnam di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/10/2010), menyatakan, apabila memang semuanya tidak bisa diperbaiki, bisa saja Presiden melanjutkan dengan pergantian kabinet.

"Akan tetapi, masyarakat harus diberikan pemahaman dulu bahwa amanah kabinet itu sebetulnya lima tahun bekerja. Akan tetapi, Presiden setiap saat bisa melakukan evaluasi," tandas Heru.

Dengan demikian, tambah Heru, sebenarnya tidak ada ritual tahunan Presiden Yudhoyono harus melakukan pergantian kabinet setiap saat. "Jadi, tidak ada ritual reshuffle kabinet seperti yang sekarang ini dimunculkan terus-menerus. Sebab, Presiden setiap saat bisa saja melakukan evaluasi. Setahun atau lebih. Tidak perlu juga harus setahun atau dua tahun, masalah itu diramaikan," jelas Heru lagi.

Namun, Heru tidak menjelaskan mengenai pengalaman pergantian kabinet yang pernah dijalankan Presiden Yudhoyono saat bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada tahun 2005 dan tahun 2007 lalu yang melakukan pergantian. Saat itu, Presiden Yudhoyono mengganti dan menukar posisi beberapa menteri yang dinilai kurang tepat di posisinya dan berkinerja kurang baik.

"Semuanya setuju kan kalau semua menteri berkinerja baik dan berintegritas juga baik sehingga tidak perlu adanya reshuffle? Tidak ada reshuffle kan, justru yang terbaik? Namun, jika tidak diperbaiki dan harus diganti, ya apa boleh buat," papar Heru lagi.  

Golkar menunggu Presiden

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, yang juga pimpinan Partai Golkar, sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden Yudhoyono mengenai tindak lanjut dari hasil evaluasi yang tengah dijalankan Presiden. "Tentu, semuanya itu menjadi pertimbangan Presiden. sebab, kan, Presiden yang paling mengetahui. Tentu, semuanya didasarkan pada ketentuan dan konstitusi," katanya.

Ditanya waktu yang tepat untuk pergantian kabinet, Agung mengaku tidak tahu-menahu. "Kita kan diminta bekerja dengan baik saja," tambahnya.

Disinggung apakah menteri yang berasal dari aktivis Partai Golkar memiliki kinerja dan integritas yang baik sehingga aman dari pergantian kabinet, Agung tertawa, "Yang penting, kami semua berusaha bekerja keras dan menjaga integritas. Penilaiannya ada di Presiden."