Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahmi: KS Beda dengan Indosat

Kompas.com - 02/11/2010, 11:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, menganggap, PT Krakatau Steel saat ini butuh modal yang besar untuk memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri.

Sampai saat ini, Krakatau Steel sebagai perusahaan baja terbesar di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri. Menurut Fahmi, selama 40 tahun ini, Krakatau Steel belum bisa memenuhi kebutuhan baja untuk industri mobil di Indonesia.

"Karena Krakatau Steel mengalami dilema. Perusahaan ini hanya menghasilkan baja 2,5 juta-3,5 juta ton per tahun sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri," ungkap Fahmi saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (2/11/2010).

Ia pun melihat kasus Krakatau Steel berbeda dengan kasus PT Indosat. Menurutnya, Krakatau Steel menggunakan jalan IPO untuk mendapatkan modal, sedangkan Indosat mengambil jalan perundingan dalam menjual sahamnya.

Ia pun tidak melihat juga unsur politis dalam penjualan saham perdana Krakatau Steel dengan harga per lembar saham Rp 850.

Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan survei atau studi banding terhadap pasar baja. "Sulit mengatakan di mana salahnya, tetapi yang patut dipertanyakan dalam menuju IPO itu bagaimana, sebelum melakukan penjualan saham, perlu dilakukan studi atau survei yang mendalam," paparnya. (Adi Suhendi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

    Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

    Whats New
    Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

    Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

    Whats New
    Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

    Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

    Whats New
    BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

    BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

    Whats New
    Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

    Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

    Whats New
    Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

    Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

    Whats New
    ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

    ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

    Whats New
    KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

    KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

    Whats New
    Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

    Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

    Whats New
    Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

    Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

    Whats New
    BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

    BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

    Whats New
    Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

    Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

    Whats New
    Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

    Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

    Whats New
    Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

    Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

    Whats New
    Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

    Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com