Hatta: Distorsi Tidak Bisa Dihilangkan

Jakarta, Kompas - Pemerintah yakin seluruh persiapan teknis untuk menjalankan program pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi sudah disiapkan seluruhnya meskipun tidak sampai menghilangkan distorsi dalam pelaksanaannya nanti.

Meski demikian, pengaturan bahan bakar minyak (BBM) tidak dapat ditunda hanya karena kekhawatiran yang berlebihan terhadap risiko kebocoran BBM bersubsidi kepada orang yang tidak berhak.

”Tidak mungkin kami melakukan sebuah kebijakan yang tidak disiapkan kelayakan teknisnya dan tidak mungkin distorsi itu hilang 100 persen. Semua urusan teknis sudah disiapkan Ibu Karen (Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina). Ibarat orang akan bepergian, dia pasti mandi dulu atau sarapan dulu. Begitu juga untuk pengaturan BBM ini, kami membuat persiapan teknis yang matang,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (16/12).

Menurut Hatta, perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 jelas, yakni volume konsumsi BBM bersubsidi tahun 2011 harus dipatok 38 juta kiloliter. Pemerintah dipersilakan melakukan berbagai kebijakan yang dibutuhkan agar target itu tercapai.

”Sebab, jika ini tidak dilakukan, volume BBM bersubsidi bisa melonjak ke 41-42 juta kiloliter, dan itu perlu dilakukan mulai awal tahun 2011. Tidak ada perintah undang-undang untuk menaikkan harga BBM sehingga satu-satunya kebijakan yang bisa dilakukan adalah pengaturan konsumsinya. Itu yang akan kami lakukan, dan kami siap dengan kebijakan itu,” ungkapnya.

Rembesan

Hatta menekankan, seluruh potensi distorsi, seperti rembesan yang terjadi saat pengaturan BBM dimulai, telah teridentifikasi pemerintah. Itu antara lain kemungkinan orang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi membeli BBM ke daerah yang masih bersubsidi. Atau pembelian dengan jeriken, begitu juga penyelundupan BBM.

”Jadi, untuk memenuhi keinginan DPR tentang kajian tambahan hingga Maret 2011, kami akan melengkapi seluruh perangkat hukum yang diperlukan untuk mendukung pengaturan BBM itu, misalnya melarang orang membeli jeriken tentunya diperlukan peraturan, itu harus diterbitkan,” paparnya.

Menurut Hatta, langkah lain adalah memerintahkan Menteri Perhubungan mendorong perubahan status kendaraan omprengan (pelat hitam yang dipakai untuk angkutan umum) menjadi kendaraan pelat kuning. Perubahan status itu penting agar kendaraan yang digunakan usaha kecil menengah itu dapat memperoleh insentif berupa BBM bersubsidi. (OIN)