Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pabrik dengan Sistem Lama Bisa Ditinggal Petani

Kompas.com - 31/12/2010, 04:25 WIB

Surabaya, Kompas - Manajemen pabrik gula dianjurkan menggunakan sistem pengukuran rendemen individual untuk merangsang petani tetap membudidayakan tebu. Pabrik gula yang menggunakan sistem lama bisa ditinggalkan petani.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penelitian Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan, Jawa Timur, Nahdudin, Kamis (30/12). Selama ini pabrik gula (PG) menggunakan penghitungan kolektif, yaitu per kelompok tani. Dampaknya, petani dengan tebu bagus berpenghasilan sama dengan petani yang tebunya buruk. Akhirnya petani tidak terdorong meningkatkan produktivitas tanaman.

P3GI menemukan alat Core Sampler Tipe Horizontal (CS-ISRI-07). Dengan alat ini, analisis rendemen individual dapat ditetapkan dengan baik dan cepat, kapasitas giling tidak terganggu karena analisis rendemen dilakukan di luar jalur pasokan di stasiun giling. ”Sistem ini dapat mengukur kotoran, kewayuan/basi, kemasan tebu, serta tebu keprasan,” kata Nahdudin.

”Pembayaran untuk petani bisa cepat. Tebu yang diambil dari truk langsung diketahui total berat dan rendemennya sehingga bisa langsung dibayar,” katanya.

Terkait usulan penghitungan menggunakan berat tebu, Nahdudin berpendapat, sistem itu bisa membangkrutkan PG karena petani bisa menanam tebu jenis bululawang yang beratnya tinggi, tetapi rendemennya rendah.

Beberapa PG sudah melakukan sistem individual, misalnya di lingkungan PTPN X. Demikian Manajer Tanaman PG Krebet Baru, Malang, Audry Jolly Lapian.

Lebih menguntungkan

Petani juga lebih menyukai PG yang menggunakan sistem rendemen individual karena dianggap lebih menguntungkan dan transparan. Petani di Lumajang memilih mengirim tebu ke PG Krebet Baru walau lokasinya lebih jauh dibandingkan dengan PG di Lumajang dan Jember.

”Petani meragukan validitas sistem penghitungan rendemen lama,” kata Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat PG Semboro, Jember, Marzuki A Ghofur. Ini memicu kekecewaan petani sehingga beralih ke tanaman lain.

Kalangan petani di Kediri menuding PG diskriminatif dalam penghitungan rendemen antara petani besar yang merangkap sebagai pedagang dan petani kecil. ”Sering rendemen milik petani besar lebih tinggi dibandingkan petani kecil walau hamparan lahannya sama. Akhirnya petani kecil menjual tebu langsung kepada petani besar,” kata Mat Khunani, petani Desa Adan- adan, Kecamatan Gurah, Kediri.

Berdasarkan temuan Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, petani tidak hanya menghadapi penghitungan rendemen yang tidak transparan, tetapi juga diskriminatif. Petani besar yang punya akses ke PG memperoleh rendemen tinggi, sementara rendemen petani kecil rendah.

Menyikapi seringnya konflik petani dengan PG soal penghitungan rendemen, Pemprov Jatim pernah membentuk tim rendemen untuk mengawasi penghitungan rendemen, tapi tim tak efektif. (ANO/SIR/DIA/THT/RAZ)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com