RI Siap Ratifikasi Konvensi Buruh Migran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah Indonesia siap untuk meratifikasi Kovensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran.

Sikap pemerintah ini diakui Muhaimin sebagai dasar menjalin dialog dengan dunia internasional menyangkut nasib para TKI di luar negeri. "Masih banyak pekerjaan untuk menangani TKI di luar negeri yang jumlahnya hampir lima juta lebih. Salah satunya akan mengajukan ratifikasi ILO tentang perlindungan buruh migran sebagai upaya dialog dengan dunia internasional," ucap Muhaimin, Selasa (18/1/2011), di kantor BNP2TKI, Jakarta.

Dengan ratifikasi konvensi tersebut, lanjut Muhaimin, pemerintah akan menyiapkan Standard of Procedure (SOP) yang tepat dalam mengambil langkah perlindungan TKI.

Sikap ini kemudian diapresiasi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Jumhur Hidayat. "Hari ini merupakan hari bersejarah karena Indonesia bersiap meratifikasi konvensi buruh migran itu," ucapnya seusai melakukan rapat koordinasi dengan Menakretrans.

Ia melanjutkan perjuangan bertahun-tahun berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akhirnya berbuah hasil dengan komitmen pemerintah tersebut. "Sejak dari tahun 90-an saya tahu persis aktivis LSM selalu menuntut pemerintah meratifikasi. Sampai akhirnya sekarang, kuncinya memang ada di pemerintah," pungkas Jumhur.