Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Penambahan Kapal Perintis

Kompas.com - 27/01/2011, 08:46 WIB

AMBON, KOMPAS.com — Tahun ini belum ada rencana dari pemerintah untuk menambah kapal perintis yang beroperasi di wilayah perairan Maluku. Padahal masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang disinggahi kapal perintis mengharapkan penambahan armada guna mempermudah transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan Maluku Benny Gasperz, Kamis (27/1/2011), mengatakan, tidak ada alokasi dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku untuk pengadaan kapal perintis. Begitu pula dari pemerintah pusat, belum ada rencana penambahan kapal perintis di Maluku.

"Kami sudah berulang kali mengharapkan tambahan armada kapal perintis ke pemerintah pusat karena minimnya dana di APBD Maluku. DPRD Maluku juga melakukan hal yang sama, tetapi sampai sekarang penambahan armada kapal belum juga dipenuhi," katanya.

Saat ini sembilan unit kapal perintis beroperasi di Maluku. Dengan kapal ini, masyarakat di pulau-pulau yang disinggahi kapal perintis seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan sekitar Pulau Seram harus menunggu tiga sampai empat minggu agar bisa ke luar pulau.

Idealnya, menurut Benny, ada sekitar enam kapal perintis lagi di Maluku sehingga transportasi antarpulau bisa lebih cepat, menjadi sekitar dua minggu.  

Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku Fachry Alkatiri mengatakan, masyarakat Maluku mengharapkan adanya penambahan kapal perintis untuk mempercepat transportasi. Selain itu, mereka pun mendambakan kapal perintis yang layak dan aman tidak seperti kapal perintis yang beroperasi sekarang.

Menurutnya, pemerintah harus kreatif mengatasi permasalahan transportasi laut ini. Jangan karena masalah tidak ada dana lalu diam dan pasrah. Pemerintah, misalnya, bisa merangsang pihak swasta agar mau menanamkan modalnya di sektor transportasi di Maluku.

"Pesawat dan kapal yang beroperasi di Maluku selalu penuh oleh penumpang. Masak dengan kondisi ini tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya di sektor transportasi? Kalau perlu, pemerintah subsidi dulu pihak swasta pada awal-awal operasinya guna merangsang mereka agar mau melayani rute-rute di pulau-pulau di Maluku,"tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kehabisan Tiket Kereta? Coba Fitur Access by KAI Ini

Kehabisan Tiket Kereta? Coba Fitur Access by KAI Ini

Spend Smart
Harga Saham BBRI 'Nyungsep' 5 Persen, Investor 'Buy' atau 'Hold'?

Harga Saham BBRI "Nyungsep" 5 Persen, Investor "Buy" atau "Hold"?

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile

Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile

Work Smart
Perkuat Stabilitas Rupiah di Tengah Ketegangan Dunia

Perkuat Stabilitas Rupiah di Tengah Ketegangan Dunia

Whats New
Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Optimalkan LNG Lintas Negara

Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Optimalkan LNG Lintas Negara

Whats New
Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

Whats New
Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

Whats New
Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

Whats New
Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

Whats New
Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

Whats New
Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

Whats New
Dorong UMKM 'Go Global', Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

Dorong UMKM "Go Global", Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

Whats New
Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

Whats New
Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Whats New
Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com