Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maju-Mundur Atur BBM

Kompas.com - 16/03/2011, 09:09 WIB

KOMPAS.com - Di tengah kenaikan harga minyak dunia, konsumsi bahan bakar minyak jenis premium dan solar di Tanah Air terus melejit. Sebagai barang subsidi yang dijual bebas di berbagai daerah, dua jenis bahan bakar itu paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Sampai Februari lalu, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi mencatat, angka konsumsi premium naik 7,51 persen di atas kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Sementara angka konsumsi minyak solar sudah mencapai 8,68 persen di atas alokasi yang dipatok pemerintah.

Antrean panjang untuk membeli BBM di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum pun terjadi di Sumatera dan Kalimantan, pekan lalu. Kelangkaan BBM di Sumatera terjadi karena produksi di kilang minyak di Dumai terganggu lantaran ada perbaikan dan karena distribusi terganggu oleh gelombang laut yang tinggi. Adapun kelangkaan BBM di Pontianak karena ada kapal karam sehingga mengganggu pelayaran tanker BBM.

Kondisi ini diperkeruh ulah spekulan yang menimbun BBM untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menengarai ada pembelian berlebihan atau penimbunan BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan karena sebagian masyarakat khawatir akan adanya pengaturan BBM sehingga tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi atau bisa membeli dengan harga lebih mahal.

Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa dibayangkan berapa pembengkakan besaran subsidi energi itu di tengah kenaikan harga minyak Indonesia. Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 1 dollar AS per barrel, defisit anggaran negara akan bertambah Rp 700 miliar. Pada Februari lalu, ICP menyentuh angka 103,31 dollar AS per barrel, di atas asumsi ICP dalam APBN 2011 yang sebesar 80 dollar AS per barrel.

Sejauh ini pemerintah masih maju-mundur dan kemungkinan tidak akan memutuskan kebijakan apa pun terkait konsumsi BBM bersubsidi hingga April nanti. Tertundanya keputusan itu karena pemerintah akan menyelesaikan penghitungan akibat perubahan berbagai asumsi ekonomi makro dalam APBN 2011. Dengan kenaikan harga minyak dunia, pengaturan itu akan meningkatkan laju inflasi dan menimbulkan gejolak sosial.

Tim pengkaji pengaturan BBM, konsorsium tiga perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dalam paparan tertulisnya telah menyampaikan tiga opsi pada pemerintah. Opsi pertama, harga premium naik jadi Rp 5.000 per liter, angkutan pelat kuning mendapat subsidi lebih banyak.

Opsi kedua, pengalihan konsumsi premium ke pertamax pada mobil pribadi dan harga pertamax dipatok pada harga Rp 8.000 (subsidi). Opsi ketiga, harga premium naik jadi Rp 5.500 per liter, penjatahan volume premium dengan harga Rp 4.500 per liter kepada kendaraan umum pelat kuning dan sepeda motor.

Meski opsi kedua dan ketiga dinilai merupakan cara terbaik, opsi kedua butuh tambahan biaya bagi pengguna mobil pribadi dan terjadi salah sasaran subsidi jika pertamax harus disubsidi. Adapun opsi ketiga memerlukan alat kendali, padahal saat ini belum siap, minimnya sarana penunjang di daerah, biaya investasi, keterbatasan jaringan, lama waktu persiapan, dan keandalannya belum teruji.

Karena itu, tim pengkaji itu menilai, opsi yang realistis dalam waktu dekat adalah kenaikan harga premium Rp 500 per liter, tetapi kendaraan angkutan umum pelat kuning tetap disubsidi melalui pengembalian tunai Rp 500 per liter. Jika opsi ini diterapkan, anggaran yang dapat dihemat Rp 7,3 triliun pada 2011, dampak inflasi dalam batas wajar dengan pemilihan waktu tepat dan sistem pengembalian tunai yang berjalan.

Pemerintah enggan menaikkan harga BBM karena dinilai tidak tepat sasaran dan tak populis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cenderung memilih opsi dua dan tiga dengan formula yang tengah dibahas. (EVY RACHMAWATI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com