Pengaturan BBM Ditunda, DPR Pun Dukung

JAKARTA, KOMPAS.com  — Pemerintah berencana menunda waktu pelaksanaan program pengaturan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Alasannya, diparitas harga BBM bersubsidi dengan pertamax makin tinggi dan ketidaksiapan alat kendali maupun pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi.   

Demikian sikap pemerintah terkait pengaturan BBM bersubsidi, yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (21/3/2011), di Jakarta.  

Terkait sikap pemerintah itu, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, dan menunda waktu pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi.  

Darwin menyatakan, pemerintah memutuskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami juga menyimpulkan mengundurkan waktu pelaksanaan program pengaturan BBM bersubsidi, kata dia menambahkan.  

"Untuk mengatasi terjadinya kelebihan kuota sambil menunggu pelaksanaan program pengaturan BBM bersubsidi, maka dilakukan peningkatan pengawasan dengan memperkuat kelembagaan dan sosialisasi. Kami juga akan mengintensifkan persiapan alat kendali dan sistem pendukung," ujarnya.  

Pemerintah juga berencana mengembangkan bahan bakar alternatif yang terjangkau di samping Pertamax. Sebagaimana diketahui, pemerintah sempat melontarkan wacana pengembangan bahan bakar gas cair atau LGV untuk kendaraan pribadi mengingat harga keekonomiannya relatif rendah dan ramah lingkungan.  

Sikap pemerintah itu ditentukan setelah membahas mengenai beberapa opsi yang diusulkan tim pengkaji pengaturan BBM bersubsidi yang melibatkan konsorsium tiga perguruan tinggi yakni Universita s Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.   

Hasil kajian itu menyebutkan, opsi pertama adalah harga premium naik menjadi Rp 5.000 per liter dan diberikan cash back Rp 500 per liter kepada angkutan umum. Jika opsi ini diterapkan, m aka akan menghemat subsidi Rp 7,3 triliun, tepat sasaran, dampak terhadap inflasi kecil yakni 0,4 persen, kebutuhan investasi kecil, tetapi pengurangan volume BBM bersubsidi tidak signifikan.  

Opsi kedua adalah harga premium tetap Rp 4.500 per liter untuk sepeda motor dan angkutan umum, mobil pribadi harus pertamax tapi dengan pembatasan harga Rp 8.000 per liter. Jika opsi ini diterapkan, subsidi bisa dihemat Rp 5,86 triliun, volume berkurang 3,2 juta kiloliter, tepat sasaran, tetapi kebutuhan investasi amat besar.  

Sementara opsi ketiga adalah harga premium tetap Rp 4.500 per liter untuk sepeda motor dan angkutan umum dengan jatah. Bila melebihi jatah, membayar Rp 5.500 per liter, sedangkan harga premium mobil pribadi Rp 5.500 per liter. Jika opsi ini dilaksanakan, subsidi bisa dihemat Rp 8,6 triliun, tepat sasaran, kebutuhan investasi amat besar.