Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bursa ASEAN Buka Situs Internet Bersama

Kompas.com - 08/04/2011, 11:35 WIB

NUSA DUA, KOMPAS.com — Bursa Efek Indonesia atau BEI dijadwalkan akan meluncurkan pembukaan situs internet bersama antara bursa-bursa efek lain dari anggota Persatuan Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN pada Jumat (8/4/2011) siang. Dalam situs ini akan ditampilkan 20 saham bintang yang merupakan saham-saham unggulan di bursa-bursa ASEAN.  

"ASEAN memiliki penduduk sekitar 600 juta jiwa, hampir sepuluh persen penduduk dunia dan merupakan pasar yang besar. Untuk tujuan pemasaran bursa ASEAN ke global, besok (hari ini—Red) akan diresmikan website (situs internet) ASEAN Exchange Star yang berisi 20 saham unggulan," ungkap Direktur Utama BEI, Ito Warsito, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/4/2011) malam.

Menurut Ito, diplomasi sangat dibutuhkan untuk menyusun mekanisme penyelesaian konflik atau masalah yang berpotensi terjadi saat bursa-bursa saham di ASEAN saling berhubungan. Mekanisme penyelesaian sengketa (dispute resolution mechanism) sangat diperlukan sebelum BEI terhubung dengan bursa regional.   

"Misalnya ada broker (perantara) Indonesia yang berdagang di Singapura dan tak bisa bayar transaksi, penyelesaiannya bagaimana? Juga misal penjahat pasar modal yang masuk daftar hitam kita, masih berdagang di Indonesia lewat broker Singapura, itu bagaimana? Kalau tak ada kesepakatan mekanisme penyelesaiannya, bakal ada masalah baru yang merepotkan," tuturnya.

Oleh karena itu, pihak BEI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait penyelesaian sengketa itu. "Hal ini tidak bisa diselesaikan antarbursa, tetapi hanya bisa oleh negara karena menyangkut hukum," ungkapnya.

Ito mengatakan, mekanisme penyelesaian masalah hanya menjadi salah satu faktor yang membuat BEI harus berpikir ulang untuk tergabung di ASEAN Linkage. Faktor lainnya adalah masih perlunya harmonisasi peraturan di seluruh pasar modal ASEAN dan pengakuan respirokal atas profesional yang bekerja di pasar modal Indonesia. "Jadi, broker dan konsultan hukum Indonesia bisa berperan di bursa lain," ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com