Jalan "Merusak" Ekonomi

KOMPAS.com - Nyaris di tiap tikungan di kawasan Malangbong, Jawa Barat, truk pembawa peti kemas ukuran 40 kaki harus membayar pungutan liar. Walau mungkin, awak truk dengan ”rela hati” menyerahkan pungutan liar kepada preman penunggu jalan supaya perjalanan lebih lancar.

Awak truk ”rela” sebab preman memang dibutuhkan untuk menyetop lalu lintas dari arah berlawanan supaya truk kontainer dapat bermanuver aman. Itu karena tikungan-tikungan di kawasan Nagrek-Limbangan-Malangbong ternyata beradial sangat kecil. Kejadian pada hari Sabtu (9/4/2011) dini hari lalu itu baru dipahami saat mengikuti manuver truk-truk kontainer.

Jalan di Indonesia—ambil contoh antara Bandung dan Ciamis—lebih banyak kelokannya daripada jalur lurus. Sudah begitu, lebar jalan nasional di jalur selatan Jawa maksimal hanya 11 meter, Di beberapa titik bahkan hanya tujuh meter. Jadi, saat sebuah truk berbelok pasti bagian depannya akan menyundul kendaraan dari arah berlawanan.

Infrastruktur jalan di negeri ini memang boleh dikata buruk, sempit, banyak halangan, dan berlubang-lubang. Dan, kerusakan ini terjadi dekat sentra ekonomi di Pulau Jawa. Jalan Jepara dan Demak, Jawa Tengah, misalnya, penuh lubang. Tidak mengherankan bila produk Jepara sulit bersaing.

Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, jalan-jalan kabupaten juga terpantau rusak. Tentunya, buruknya infrastruktur itu mempermahal biaya logistik sehingga melemahkan daya saing produk agrobisnis.

Mungkin ada salah pandang di negeri ini ketika pembangunan jalan dihitung untung-ruginya. Dengan begitu, wajar bila jalan raya dan jalan tol tidak akan dibangun bila tidak menguntungkan birokrat dan investor. Padahal, cara berpikir seharusnya, perekonomian dapat bangkit dan tumbuh karena adanya jalan.

Tampak sekali, meski ada dominasi warga keturunan China terhadap perekonomian di Nusantara ini, ironisnya kita tak belajar dari pepatah kuno China, yang berbunyi, ”Ni yao caifu ni xian zuo lu” atau bila ingin makmur bikin jalan dulu.

China sampai detik ini masih dengan ”kecepatan penuh” membangun 25 kilometer jalan baru per hari. Tak ada sepersepuluhnya di Indonesia.

Sementara Korea telah mengajarkan supaya jangan setengah-setengah membangun infrastruktur jalan. Korea tanpa ragu menyubsidi pendapatan minimum Jembatan Tol Incheon hanya supaya pembangunan akses jalan penghubung antara Bandara dan Pelabuhan Incheon menjadi layak finansial.

Bagaimana di Indonesia? Tampaknya, subsidi pemerintah terhadap pendapatan minimum tol hanyalah sekadar mimpi di siang bolong. Pemerintah dengan tegas menolak mentah-mentah subsidi itu dan setegas itu pula ”penolakan” investor tanpa memperhitungkan lagi volume kendaraan yang ada. Padahal, jalan tol tadi adalah urat nadi perekonomian.