Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja 2012 Lampaui Rp 1.400 Triliun

Kompas.com - 16/08/2011, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2012 mencapai Rp 1.418,5 triliun atau meningkat 7,4 persen di atas pagu APBN Perubahan 2011 yang ditetapkan Rp 1.320,8 triliun. Meskipun demikian, pemerintah menekan defisit RAPBN 2012 di level 1,5 persen terhadap Produk Domesti Bruto atau PDB, yang berarti pemerintah tidak berniat menambah utang untuk membiayai lonjakan anggaran belanja negaranya.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan tentang Rancangan Undang-undang APBN 2012 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Menurut Presiden, untuk menutup kebutuhan anggaran belanja negara tersebut, pada tahun 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 123 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun.

"Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP," ujarnya.

Dengan komitmen itu, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1.019,3 triliun, atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar Rp140,6 triliun, atau sekitar 16 persen dari target APBN-P Tahun 2011. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau "tax ratio" mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2011 menjadi 12,6 persen di tahun 2012.

"Makin meningkatnya penerimaan negara dari pajak, membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel," tegas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

    Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

    Whats New
    Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

    Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

    Work Smart
    Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

    Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

    Whats New
    Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

    Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

    Whats New
    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

    Whats New
    Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

    Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

    Whats New
    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    Whats New
    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    Work Smart
    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Whats New
    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Whats New
    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Earn Smart
    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com