Ini 9 Fokus Belanja Kementerian dan Lembaga Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta, meminta agar pimpinan kementerian dan lembaga negara meningkatkan kualitas belanja negara.

Anggaran belanja negara dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp 1.418,5 triliun. Angka ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga, Rp 476,6 triliun, belanja non-kementerian dan lembaga, Rp 477,5 triliun, dan transfer ke daerah, Rp 464,4 triliun. Angka ini dianggarkan dengan tujuan tercapainya strategis sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2012.

Kepala Negara menetapkan sembilan sasaran utama belanja negara agar terwujudnya belanja negara yang ideal. "Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat," kata Presiden.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.

Sasaran kedua dan ketiga adalah menuntaskan program reformasi birokrasi, serta meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. "Keempat, memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan. Kelima, meningkatkan kualitas belanja negara, melalui pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah," kata Presiden.

Sementara itu, sasaran keenam dan ketujuh adalah mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dan meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. "Sasaran kedelapan, memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia. Dan, kesembilan, memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah-swasta atau Public Private Partnership," kata Presiden.