Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sensus Pajak Nasional Dimulai

Kompas.com - 30/09/2011, 08:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan Sensus Pajak Nasional pada Jumat ( 30/9/2011 ) pagi ini. Rencananya, acara peluncuran akan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Jakarta International Event Convention Center (JITEC) Mangga Dua Square, Jakarta Utara.

Selain itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany akan turut serta dalam program nasional yang peluncurannya akan dilakukan serentak di seluruh Tanah Air.

"Acara launching pagi ini menjadi momentum penting agar seluruh masyarakat turut serta memberikan kontribusinya guna meningkatkan kesejahteraan melalui pajak," ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, NE Fatimah, di Jakarta, Jumat.

Nantinya, sensus pajak akan dilaksanakan dengan skala prioritas di sentra-sentra bisnis atau kawasan ekonomi, perkantoran hingga kawasan pemukiman. Sebenarnya, kegiatan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan penyempurnaan dari kegiatan penyisiran yang selama ini telah dilakukan. "Melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional ini diharapkan seluruh masyarakat bisa memberikan dukungannya agar pembangunan yang sedang dan terus dilaksanakan bisa memberikan kesejahteraan buat kita semua," tutup Fatimah.

Untuk diketahui saja, SPN adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, artinya ekstensifikasi, dengan mendatangi wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany, mengatakan, hal yang perlu digarisbawahi pada pelaksanaan sensus kali ini adalah petugas pajak akan mendatangi WP. "Kita kali ini pro aktif. Selama ini kita kan pakai iklan, untuk sosialisasi (dan) penyuluhan," ungkap Fuad, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Apa manfaat dari SPN? Ia mengatakan, "(Manfaat yang ke) satu, dengan ada sensus orang diingatkan untuk bayar pajak. Bayar pajak sekarang pendekatannya SPT bukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) lagi."

Sejauh ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, WP orang pribadi yang melaporkan SPT baru 8,5 juta WP. Padahal jumlah orang yang bekerja secara aktif ada 110 juta orang. Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,73 persen. Sementara, untuk WP badan usaha, pembayaran pajak yang dilaporkan melalui SPT hanya 466 ribu. Padahal jumlah badan usaha aktif, tanpa usaha mikro, sekitar 12,9 juta WP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com