Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redenominasi Rupiah Sebaiknya Ditunda

Kompas.com - 09/12/2011, 22:30 WIB
Ester Meryana

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, redenominasi, yakni penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya, sebaiknya ditunda. Ryan menilai kebijakan ini terlalu dini untuk diterapkan.

"Ini (redenominasi) perlu ditanyakan apakah penting dan mendesak (untuk dilakukan)," ujar Ryan kepada Kompas.com, di sela-sela seminar tahunan internasional ke-9 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/12/2011). Menurut dia, pemerintah, termasuk Bank Indonesia, jangan gegabah dalam menerapkan kebijakan ini.

Ryan menekankan, sekalipun masih bagus, ekonomi Indonesia masih harus berjaga-jaga terhadap krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Masyarakat pun sangat perlu untuk diedukasi terlebih dahulu mengenai segala sesuatu terkait redenominasi. "Tugas pemerintah, akademisi, juga BI (Bank Indonesia) turut berkolaborasi memberikan edukasi kepada publik," tambahnya.

Apalagi, penyederhanaan rupiah ini sebenarnya tidak mudah. Transisinya bisa memakan waktu yang lama. Perubahan ini, terang Ryan, akan berdampak pada pembukuan di perbankan. "(Juga) bagaimana pengaturan dengan currency (mata uang) yang lain," sebut Ryan mengenai salah satu perubahan jika redenominasi diberlakukan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur juga menyatakan hal serupa. "Saya kira waktunya belum tepat. Jangan dipersoalkan hanya angka (dihilangkan)," terang Natsir.

Menurut dia, redenominasi bisa mempunyai dampak lanjutan ke berbagai arah, terutama di dunia usaha. Dunia usaha, kata dia, sekarang sedang mengupayakan efisien secara besar-besaran demi meningkatkan daya saing. Jadi, kata dia, jangan diganggu dulu dengan hal-hal lain.

Natsir pun mengingatkan, pemerintah, termasuk Bank Indonesia, untuk menyelesaikan dulu kebijakan yang baru dibentuk, seperti pengaturan devisa hasil ekspor, sekaligus memastikan penurunan suku bunga bagi dunia usaha seiring dengan penurunan suku bunga acuan (BI Rate).

"Egoisme sektoral BI terlalu kencang. Turunkan dulu suku bunga sehingga ekonomi kita bergerak," ucap Natsir.

Situasi saat ini, pemerintah sedang melakukan harmonisasi Rancangan Undang-undang Redenominasi Uang. Dalam waktu dekat, RUU ini diharapkan bisa segera dibahas di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kehabisan Tiket Kereta? Coba Fitur Access by KAI Ini

    Kehabisan Tiket Kereta? Coba Fitur Access by KAI Ini

    Spend Smart
    Harga Saham BBRI 'Nyungsep' 5 Persen, Investor 'Buy' atau 'Hold'?

    Harga Saham BBRI "Nyungsep" 5 Persen, Investor "Buy" atau "Hold"?

    Whats New
    Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile

    Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile

    Work Smart
    Perkuat Stabilitas Rupiah di Tengah Ketegangan Dunia

    Perkuat Stabilitas Rupiah di Tengah Ketegangan Dunia

    Whats New
    Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Optimalkan LNG Lintas Negara

    Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Optimalkan LNG Lintas Negara

    Whats New
    Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

    Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

    Whats New
    Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

    Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

    Whats New
    Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

    Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

    Whats New
    Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

    Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

    Whats New
    Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

    Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

    Whats New
    Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

    Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

    Whats New
    Dorong UMKM 'Go Global', Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

    Dorong UMKM "Go Global", Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

    Whats New
    Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

    Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

    Whats New
    Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

    Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

    Whats New
    Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

    Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com