Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redenominasi Rupiah Sebaiknya Ditunda

Kompas.com - 09/12/2011, 22:30 WIB
Ester Meryana

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, redenominasi, yakni penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya, sebaiknya ditunda. Ryan menilai kebijakan ini terlalu dini untuk diterapkan.

"Ini (redenominasi) perlu ditanyakan apakah penting dan mendesak (untuk dilakukan)," ujar Ryan kepada Kompas.com, di sela-sela seminar tahunan internasional ke-9 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/12/2011). Menurut dia, pemerintah, termasuk Bank Indonesia, jangan gegabah dalam menerapkan kebijakan ini.

Ryan menekankan, sekalipun masih bagus, ekonomi Indonesia masih harus berjaga-jaga terhadap krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Masyarakat pun sangat perlu untuk diedukasi terlebih dahulu mengenai segala sesuatu terkait redenominasi. "Tugas pemerintah, akademisi, juga BI (Bank Indonesia) turut berkolaborasi memberikan edukasi kepada publik," tambahnya.

Apalagi, penyederhanaan rupiah ini sebenarnya tidak mudah. Transisinya bisa memakan waktu yang lama. Perubahan ini, terang Ryan, akan berdampak pada pembukuan di perbankan. "(Juga) bagaimana pengaturan dengan currency (mata uang) yang lain," sebut Ryan mengenai salah satu perubahan jika redenominasi diberlakukan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur juga menyatakan hal serupa. "Saya kira waktunya belum tepat. Jangan dipersoalkan hanya angka (dihilangkan)," terang Natsir.

Menurut dia, redenominasi bisa mempunyai dampak lanjutan ke berbagai arah, terutama di dunia usaha. Dunia usaha, kata dia, sekarang sedang mengupayakan efisien secara besar-besaran demi meningkatkan daya saing. Jadi, kata dia, jangan diganggu dulu dengan hal-hal lain.

Natsir pun mengingatkan, pemerintah, termasuk Bank Indonesia, untuk menyelesaikan dulu kebijakan yang baru dibentuk, seperti pengaturan devisa hasil ekspor, sekaligus memastikan penurunan suku bunga bagi dunia usaha seiring dengan penurunan suku bunga acuan (BI Rate).

"Egoisme sektoral BI terlalu kencang. Turunkan dulu suku bunga sehingga ekonomi kita bergerak," ucap Natsir.

Situasi saat ini, pemerintah sedang melakukan harmonisasi Rancangan Undang-undang Redenominasi Uang. Dalam waktu dekat, RUU ini diharapkan bisa segera dibahas di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

    Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

    Spend Smart
    Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

    Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

    Earn Smart
    Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

    Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

    Earn Smart
    BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

    BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

    Whats New
    Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

    Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

    Whats New
    CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

    CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

    Whats New
    Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

    Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

    Earn Smart
    HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

    HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

    Whats New
    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

    Whats New
    KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

    KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

    Rilis
    Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Whats New
    Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

    Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

    Whats New
    Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

    Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

    Whats New
    Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

    Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

    Whats New
    “Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

    “Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com