Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembatasan BBM Bersubsidi Gunakan CNG dan LGV

Kompas.com - 02/01/2012, 16:48 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan secara bertahap mulai April 2012. Opsi yang akan digunakan adalah penggunaan CNG (Compressed Natural Gas) dan LGV (Liquid Gas for Vehicle).

"Pembatasan itu akan ada secara bertahap menggunakan CNG dan LGB. Itu teknis sekali, Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina bisa menyampaikan bagaimana nanti masyarakat yang tidak boleh lagi menggunakan premium, lalu menggunakan opsi menggunakan CNG atau pun LGV," ujar Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Pembatasan BBM bersubsidi ini akan dilakukan mulai April mendatang. Mengenai infrastruktur, Hatta berujar, peralihan dari BBM bersubsidi ke kedua jenis bahan bakar tersebut telah tersedia peralatannya. Lagipula, kata dia, penggunaan gas lebih murah ketimbang BBM bersubsidi.

"Ada converter-nya, dan kalau masyarakat pakai gas harganya Rp 4.100, lebih murah dari BBM bersubsidi, yakni Rp 4.500," ujarnya.

"Opsi itu ada, tapi dilakukan bertahap, tentu saja, karena infrastruktur kita kan bertahap juga," lanjut Hatta.

Sementara itu, Hatta menyebutkan, wewenang pengawasan pembatasan BBM tersebut berada pada Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Namun demikian, dalam transisi pengawasan akan dibentuk tim tersendiri, yakni tim sosialisasi dan tim pengawasan agar program tersebut bisa betul-betul berjalan dan tidak ada distorsi berlebihan.

"Kalau mau 100 persen tidak ada distorsi, tentu tidak mungkin. Pasti ada juga bocor-bocornya sedikit. Kita kurangi sekecil mungkin," ucap Hatta.

Terhadap tim pengawas, Menteri ESDM Jero Wacik berkata, tim tersebut sudah ada, yakni BPH Migas. Sementara anggota baru BPH Migas belum dilantik, maka anggota lama bekerja lebih dulu.

"BPH Migas kan sudah ada, sekarang ada anggota BPH Migas yang baru dipilih oleh DPR dan belum dilantik. Yang lama bekerja dulu, kan kemarin sudah menunjuk, ada perusahaan yang ditunjuk untuk distribusi," ujar Jero.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

    Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

    Spend Smart
    Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

    Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

    Earn Smart
    Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

    Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

    Earn Smart
    BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

    BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

    Whats New
    Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

    Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

    Whats New
    CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

    CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

    Whats New
    Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

    Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

    Earn Smart
    HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

    HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

    Whats New
    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

    Whats New
    KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

    KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

    Rilis
    Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Whats New
    Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

    Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

    Whats New
    Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

    Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

    Whats New
    Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

    Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

    Whats New
    “Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

    “Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com