Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembatasan Premium Bisa Untungkan SPBU Asing

Kompas.com - 30/01/2012, 15:27 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR, Ismayatun, mengatakan, rencana pemerintah untuk mewajibkan semua kendaraan dinas pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) se-Jawa-Bali untuk tidak menggunakan premium per 1 April mendatang bisa menguntungkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing. Hal ini bisa terjadi dengan kondisi bahan bakar gas tidak bisa didapatkan di daerah sehingga kendaraan pemerintah daerah harus menggunakan pertamax.

"Pemerintah di setiap daerah, terutama di daerah Jawa-Bali harus menggunakan (bahan bakar) di luar BBM subsidi, atau premium. Nah kami menanyakan apabila itu digunakan pertamax di setiap berarti ada kepentingan asing yang akan bermain di setiap daerah," ujar Ismayatun, di DPR, Senin (30/1/2012).

Menurut dia, SPBU asing kini telah banyak berdiri di Jakarta dan sekitarnya. Jika SPBU ini bisa sampai merambah di luar Jabodetabek, atau berdiri di daerah Jawa-Bali, maka Pertamina akan dirugikan. "Oleh karena itu, saya tadi meminta (Kementerian ESDM) untuk tidak memberikan izin dulu kepada SPBU asing sebelum Pertamina ataupun SPBU asing itu mendirikan kilang di daerah Indonesia," tambah anggota dari Partai PDI Perjuangan ini.

Dia menegaskan, jangan sampai adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini dimanfaatkan oleh SPBU asing. Apalagi, selama ini Pertamina yang merambah dan menjadi penyedia energi ke daerah-daerah. "Bukan saya tidak percaya Pertamina itu tidak mampu bersaing dengan SPBU-SPBU asing. Tapi paling tidak pemerintah memberikan suatu proteksi atau intensif atau suatu kebijakan untuk lebih memperhatikan bukan hanya Pertamina, tapi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Hiswana Migas lebih terproteksi dibandingkan SPBU asing," pungkas Ismayatun.

Pandangan Ismayatun ini juga sempat dikemukakan oleh Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII). Gerakan ini menolak pembatasan BBM bersubsidi dengan alasan pembatasan berarti pemerintah memaksa masyarakat membeli BBMA produk asing yang keuntungannya notabene untuk asing. "Sungguh ironi, produk migas dalam negeri (premium) ingin dihapus dan digantikan oleh produk impor (pertamax) yang notabene harganya tentu sangat mahal, dan dipastikan ada yang diuntungkan atau mencari keuntungan dari penjualan pertamax karena pertamax merupakan produk impor," ujar Ketua Umum GII, Fadhly Alimin Hasyim, di Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Untuk diketahui saja, selain merencanakan agar mobil pribadi tidak menggunakan BBM bersubsidi, pemerintah juga akan memberlakukannya untuk mobil dinas pemerintah per 1 April mendatang. Ini dilakukan demi mengurangi besarnya subsidi BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Whats New
    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Earn Smart
    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Whats New
    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Whats New
    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Whats New
    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Whats New
    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Whats New
    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    BrandzView
    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Whats New
    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Whats New
    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com