Naikkan Harga BBM Tidak Berarti Persoalan Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan berarti persoalan subsidi energi selesai. Perlu ada langkah lebih lanjut untuk mengurangi anggaran subsidi.

"Pemerintah menurut saya perlu membuat road map harga BBM bersubsidi," ujar Fabby ketika dihubungi Kompas.com, Kamis ( 23/2/2012 ).

Fabby menerangkan, pemerintah harus melihat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 sebagai patokan. Pasalnya, kata dia, dalam RPJMN tersebut pemerintah punya rencana untuk mengurangi subsidi energi termasuk subsidi BBM.

Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini bukan berarti permasalahan subsidi selesai. Perlu dipikirkan bagaimana ke depannya. "Nggak berhenti di situ, perlu langkah penyesuaian harga ke depannya," tegas Fabby.

Menurut dia, demi mengurangi beban anggaran subsidi yang cukup besar, pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Misalnya saja, jika harga BBM akan dinaikkan ke angka Rp 6.000 per liter dalam waktu dekat ini, yang menurut dia sebagai level harga paling pas, maka pemerintah perlu memikirkan berapa kenaikan harga yang akan dijalankan setelahnya. "Apakah ada skema bertahap, kenaikan Rp 500 per 3 bulan, hingga sampai pada harga Rp 8.000 per liter," papar Fabby.

Maka dari itu, ia bilang, pemerintah harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat terkait hal penyesuaian harga BBM bersubsidi. Dengan begitu masyarakat paham dan mengerti dengan rencana pemerintah. "Jadi masyarakat mengerti menaikkan harga berarti subsidi itu bukan hilang. Itu adalah cara bagaimana subsidi tidak meledak banget," kata dia.

Sembari menyesuaikan harga, pemerintah juga tetap melakukan diversifikasi bahan bakar dari BBM ke non-BBM seperti bahan bakar gas. Segala macam infrastruktur dan ketersediaan bahan bakar harus disiapkan. "Berikan subsidi untuk transportasi publik dan perbaiki transportasi publik," sebut Fabby.

Sementara itu, masyarakat miskin pun perlu diperhatikan seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, misalnya dengan pemberian bantuan langsung tunai.