Asing Minati Jembatan Selat Sunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan jembatan Selat Sunda sepanjang 29 kilometer yang membutuhkan dana lebih dari Rp 100 triliun tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana diharapkan datang dari investor swasta. Sejumlah negara juga menyatakan berminat.

Agung R Prabowo, Presiden Direktur PT Graha Banten Lampung Sejahtera, di Jakarta, Kamis (15/3/2012), kepada Kompas menegaskan, pembangunan proyek jembatan yang membentang di atas Selat Sunda tidak semata sebuah proyek membangun jembatan, tetapi juga membangun kawasan yang terletak di kedua ujung jembatan.

Hal itu dilakukan, ujar Agung, karena pengembalian biaya pembangunan jembatan ini tidak mungkin hanya dengan mengharapkan tarif tol yang dipungut dari kendaraan yang lewat di atasnya. Penegasan itu diperkuat B Wisnu Tjandra, Wakil Presiden Direktur Bank Artha Graha, yang mendampingi Agung.

PT Graha Banten Lampung Sejahtera merupakan perusahaan konsorsium yang melibatkan Grup Artha Graha, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Perusahaan ini menjadi pemrakarsa proyek Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Menurut Agung, kehadiran jembatan Selat Sunda akan mempercepat waktu tempuh antara Jawa dan Sumatera menjadi hanya setengah jam. Jembatan ini menurut rencana mulai dibangun tahun 2014 dan diharapkan selesai dalam 10 tahun.

Wisnu menambahkan, tarif tol yang ditetapkan pada kendaraan yang melewati jembatan Selat Sunda ini nantinya hanya 1,5 kali dari tarif feri. Misalnya, untuk tarif feri saat ini bagi kendaraan golongan VIII adalah truk besar sekitar Rp 1 juta, maka tarif tol jembatan hanya Rp 1,5 juta. ”Tarif ini tidak bisa mahal agar bisa terjangkau bagi pengguna jembatan,” ujar Agung. Hanya saja, tarif ini sulit untuk bisa mengembalikan biaya jembatan sepanjang 60 tahun waktu pengelolaan jembatan. ”Hanya 30 persen saja,” ujarnya.

Karena itu, pihak pelaksana pembangunan dan pengelola jembatan Selat Sunda harus diberikan konsesi kawasan. Menurut Agung, konsesi itu bisa berupa pengelolaan wilayah kawasan ekonomi khusus di Banten dan Lampung. Di sini bisa dibangun properti.

Pelaksana juga harus mendapat konsesi pengelolaan navigasi pelayaran yang melintasi Selat Sunda, juga pengelolaan sumber daya. Tentu saja juga diharapkan ada insentif fiskal dan nonfiskal untuk meningkatkan kapasitas pengembalian.

Berkaitan dengan KSISS, sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011. Namun, ujar Agung, sejauh ini pemerintah belum menetapkan siapa pelaksana pembangunan yang ditargetkan harus mulai dibangun dalam 24 bulan sejak Desember 2011. Berarti sudah harus dibangun pada April 2014.

Menurut Agung, sejak dikeluarkan Perpres No 86/2011 pada Desember lalu, banyak pemerintahan negara sahabat dan perusahaan multinasional asing berminat ikut dalam pembangunan jembatan Selat Sunda.

Mereka itu adalah perusahaan negara dari China yang sudah delapan kali ke Jakarta membahasa serius soal KSISS. ”Mereka juga sudah mengirim tenaga ahli untuk survei awal di lokasi Banten-Lampung dan Selat Sunda,” ujar Agung.

Pihak lain, yakni dari Jepang, Korea, dan Amerika Serikat, juga datang mengungkapkan minatnya ikut dalam KSISS. (bur/ppg/ryo)