Hatta: Perpres Terkait Jembatan Selat Sunda Tak Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, Pemerintah tidak mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Namun, ia mengatakan, Pemerintah membentuk tim yang terdiri dari tujuh menteri untuk membahas lebih lanjut mengenai sejumlah masukan terkait proyek Jembatan Selat Sunda.

"Pada dasarnya masukan itu ada dua hal. Pertama usulan Pak Menkeu (Agus Martowardojo) agar pelaksanaan studi kelayakan spirit kita sama semua (baik itu) akuntabilitas, transparansi, lebih me-maximaze hubungan-hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta sehingga semuanya bisa kita pertanggungjawaban dengan baik," sebut Hatta dalam konferensi pers, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Dijelaskan Hatta, ada dua hal yang bisa dicermati dari usulan Menteri Keuangan. Pertama, sebaiknya ada pemisahan antara pengembangan kawasan dengan pembangunan jembatan. "Sedangkan semula itu kita mengatakan itu kawasan sehingga dia menjadi kawasan terpadu," sambung dia.

Kedua, Menteri Keuangan mengusulkan agar studi kelayakan dibiayai melalui APBN. Setelah itu, proyek JSS akan ditenderkan. Siapa pun yang memenangkan tender akan mengembalikan dana APBN yang telah dikeluarkan. "Sedangkan spirit daripada yang lalu tidak menggunakan dana APBN, namun kesemuanya sama tetap ditenderkan. Semuanya sama. Akuntabilitas tetap terjaga," kata dia.

Terhadap usulan Menkeu tersebut, lanjut Hatta, rapat dewan pleno yang berlangsung hingga Rabu siang tadi menetapkan untuk membentuk tim. Tim akan bekerja selama dua minggu. Nantinya tim akan melaporkan hasil pekerjaannya kepada dewan. Pembentukan tim ini, ujar dia, sesuai dengan amanat yang tertera dalam Perpres 86 Pasal 7.

"Jadi tidak diperlukan perubahan Perpres. Yang ada adalah apabila nanti tim ini bekerja kemudian mengatakan dua itu kita lakukan maka diakomodir dalam keputusan dewan pengarah sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Pasal 7 tadi itu," papar Hatta.

Tim tersebut terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Kepala Bappenas. "Inilah nanti yang melakukan pembahasan langsung di tangan menteri. Setelah dua minggu dilaporkan, kita akan bersidang kembali, rapat, kemudian kita tetapkan," tandas Hatta.