Sosialisasi UU Perlindungan TKI di Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) mulai menyosialisasikan UU No 6/2012 tentang ratifikasi konvensi internasional perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

Demikian kata Menakertrans Muhaimin Iskandar pada sambutannya di sela acara sosialiasi di hadapan anggota Gabungan Aliansi Rakyat Daerah untuk Buruh Migran Indonesia (Garda BMI) di Hotel Amos and Cozy, Jakarta, Senin (6/8/2012).

"Ini sebagai langkah awal untuk menghilangkan diskriminasi terhadap para Tenaga Kerja Indonesi (TKI). Keputusan ini sebagai komitmen pemerintah bagi kehidupan pekerja di luar negeri, baik dari segi kebijakan, regulasi, dan implementasi," ujar Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, ada hal yang mendasar perlunya ratifiksi konvensi ini. Pertama, mempertegas komitmen pemerintah bagi peningkatan perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan HAM bagi pekerja migran atau TKI dan anggota keluarganya.

Kedua, memperkuat landasan hukum bagi kebijakan nasional terkait HAM. Terakhir, memperkuat mekanisme perlindungan TKI dan penataan manajemen migrasi baik bilateral maupun multilteral.

"Ini agar TKI dapat menikmati perlindungan dan haknya dengan lebih baik lagi. Mulai dari tahap pra penempatan, selama penempatan di luar negeri, maupun pasca penempatan," tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah melakukan pembahasan revisi UU No 39/2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri di DPR. Ini sebagai upaya harmonisasi setelah pengesahan konvensi ini.

Jika tidak ada agenda yang berarti, ia optimistis akhir tahun ini akan ditetapkan revisi atas UU No 39 tersebut.

"Isi konvensi ini akan menjadi acuan untuk menciptakan dan merevisi berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut tenaga kerja Indonesia," ungkap Muhaimin.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan deklarasi mendukung konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya oleh Garda BMI dan beberapa organisasi pemerhati buruh migran. Penandatanganan itu disaksikan oleh Muhaimin Iskandar dan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnakertrans Rayna Usman.

Sekadar proses ratifikasi konstitusi sering ditemukan di negara federasi, seperti Amerika Serikat atau konfederasi seperti Uni Eropa. Pada Pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional, di mana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional.