Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurtubi: Kuota BBM Bersubsidi Sebaiknya Dihapuskan

Kompas.com - 18/08/2012, 17:19 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat energi, Kurtubi berpendapat, sistem kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya dihapuskan. Pasalnya, kata dia, kuota tersebut membuat masyarakat terbatasi dalam mengonsumsi BBM. "Saya termasuk yang berpendapat bahwa sebaiknya kebutuhan BBM rakyat tidak boleh dibatasi," sebut Kurtubi ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/8/2012).

Ia menjelaskan, setiap tahun, Pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi melalui kuota yang biasanya tertera dalam APBN. Misalnya, dalam APBN-Perubahan 2012, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter untuk tahun 2012. Namun, Kurtubi menyebutkan, kuota tersebut tidaklah realistis.

Maksudnya, kuota lebih kecil dari kebutuhan nyata masyarakat. Alhasil, kuota BBM bersubsidi pun selalu terlampaui. "Akibatnya seolah-olah subsidi BBM membengkak," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Kurtubi menyarankan agar kuota tersebut dihapuskan. Alasannya, Pemerintah tidak boleh membatasi konsumsi BBM bersubsidi demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Lalu, kata Kurtubi, ketika kuota dihapuskan maka harga BBM pun dinaikkan.

Disebutkan Kurtubi, harga BBM dinaikkan dengan besaran yang telah disebut-sebut sebelumnya yakni Rp 1.500 atau menjadi Rp 6.000 per liter. "Kalau ada kuota, otomatis subsidi membengkak. Dalam konteks itu saya berpendapat lebih baik menaikkan harga daripada (konsumsi) BBM dibatasi, daripada rakyat dipaksa beli pertamax," tandas Kurtubi.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral Jero Wacik mengatakan, Pemerintah akan segera mengurangi subsidi BBM mulai tahun depan. Imbasnya, pemerintah berpeluang menaikkan harga BBM. "Logikanya memang seperti itu. Tapi, itu masih dipikirkan. Ini bukan keputusan, sebab harus dibicarakan dengan DPR," kata Jero ditemui selepas acara Rapat Nota Keuangan Presiden di Gedung DPR MPR Jakarta, Kamis malam (16/7/2012).

Kendati demikian, Jero sebenarnya juga mengusulkan untuk menaikkan harga BBM, jika anggaran subsidi BBM untuk rakyat diturunkan. "Itu masuk salah satu opsi, tapi bukan salah satu keputusan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

    Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

    Whats New
    Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

    Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

    Whats New
    Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

    Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

    Whats New
    Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

    Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

    Whats New
    4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

    4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

    Spend Smart
    Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

    Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

    Whats New
    Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

    Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

    Whats New
    Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

    Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

    Whats New
    Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

    Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

    Spend Smart
    Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

    Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

    Whats New
    Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

    Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

    Work Smart
    PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

    PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

    Whats New
    Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

    Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

    Whats New
    Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

    Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

    Whats New
    ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

    ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com