Wapres: Tidak Semua Produk Pertanian Harus Swasembada

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono mengatakan, tidak semua produk pertanian harus swasembada, tetapi yang terpenting bagaimana mampu mencapai suatu posisi suplai pangan dalam negeri yang aman sesuai dengan pengalaman empiris.

"Harus hati-hati menentukan sasaran komoditas untuk swasembada karena upaya ini bukannya tanpa biaya ketika sasaran transformasi pertanian adalah untuk memaksimalkan nilai tambah pertanian," kata Wapres Boediono di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Selasa (25/9/2012).

Hal tersebut disampaikan saat Wapres menyampaikan orasi ilmiah "Transformasi Struktural Sektor Pertanian untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional" dalam Sidang Terbuka dies natalis ke-49 IPB.

Hadir dalam acara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Rektor IPB Herry Suhardiyanto.

Menurut Wapres, definisi swasembada tak bisa diartikan kaku, misalnya, seperti zero import karena kadang kala Indonesia impor, kadang kala ekspor, dan itu adalah hal lumrah di dunia nyata di mana-mana.

Dalam orasinya, Wapres menilai transformasi atau modernisasi pertanian di Indonesia mempunyai potensi meningkatkan nilai produksi yang sangat besar.

Mengutip laporan Lembaga Keuangan McKinsey pada September 2012, Wapres menyebutkan bahwa potensi peningkatan produktivitas Indonesia masih sangat besar.

Dengan kebijakan yang tepat, nilai produksi pertanian Indonesia dapat tumbuh tujuh persen per tahun dari 70 miliar dollar AS pada tahun 2010 menjadi 180 miliar dollar AS pada 2030.

Disebutkan Wapres pula bahwa produktivitas pekerja Indonesia di sektor pertanian, bila dinilai dengan dollar AS pada 2010, baru mencapai 3.000 dollar AS. Sementara pada tahun yang sama di Malaysia mencapai 9.000 dollar AS.

"Indonesia dan Malaysia tak memiliki perbedaan signifikan akan kondisi geografis. Malah Indonesia harusnya punya potensi keragaman lebih besar, terutama mengingat 75 persen dari Indonesia terdiri dari air," tuturnya.

Peningkatan nilai produksi dari 70 miliar dollar AS tahun 2010 menjadi 180 miliar dollar AS tahun 2030, kata Boediono, akan memicu tumbuhnya kegiatan-kegiatan di hilir dengan nilai 120 miliar dollar AS dan di kegiatan hulu 10 miliar dollar AS.

Jadi, kalau dibandingkan nilai produksi pertanian dari 2010 hingga 2030, akan terjadi peningkatan hingga 310 miliar dollar AS. "Ini bukan angka kecil. Jumlah ini akan masuk dalam sirkulasi ekonomi Indonesia," tukas Boediono.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendorong nilai tambah karena setiap nilai yang diciptakan akan menciptakan pendapatan lain. "Ini harus kita tangkap untuk kita masukkan dalam perekonomian nasional kita," kata Wapres.