Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APBN 2013 Tidak Adil

Kompas.com - 17/10/2012, 10:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 tidak berkeadilan. Meski dari sisi postur berkelanjutan, alokasinya belum tepat. Dari volume pendapatan dan belanja senilai Rp 1.658 triliun, sebagian besar terkuras untuk urusan birokrasi dan subsidi tidak tepat sasaran.

Demikian pesan yang mencuat dari diskusi publik tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013, di Jakarta, Selasa (16/10/2012). Acara yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tersebut mengusung tema ”RAPBN 2013: Berkelanjutan dan Berkeadilan?”.

”Kalau berkesinambungan mungkin sudah dekat, tapi kalau berkeadilan masih jauh,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam presentasinya.

Dikatakan jauh dari berkeadilan, menurut Bambang, karena anggaran masih banyak teralokasi untuk hal-hal yang kurang produktif, di antaranya subsidi energi yang banyak tidak tepat sasaran. Subsidi energi terbesar terdiri dari subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Gambarannya, dari 10 penikmat subsidi listrik terbesar, delapan di antaranya adalah mal di Jakarta. Subsidinya mencapai ratusan miliar rupiah. Banyak pabrik semen milik perusahaan asing juga menikmati subsidi listrik.

Subsidi BBM, Bambang mengatakan, jelas tidak berkeadilan. Alasannya, siapa pun bisa menikmati subsidi.

Realitas politik

Hal tersebut bukannya tidak dipahami Bambang sebagai ekonom. Namun, realitas politik dalam pemerintahan diakui menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi sulit.

”Mungkin kalau saya dalam kondisi sebelum di Kementerian Keuangan, ini budget tidak ideal. Tapi kalau dalam pemerintahan, ini adalah politik. Realitas politik adalah budget. Jadi tidak optimal karena unsur politik dan sepertinya tidak menginginkan adanya kenaikan harga BBM,” kata Bambang.

Subsidi energi dalam RAPBN 2013 dialokasikan Rp 274,7 triliun. Sementara belanja modal hanya Rp 205 triliun. ”Ini saja sudah mencederai logika kita. Kok bisa subsidi yang tidak tepat sasaran, yang kurang produktif, lebih besar daripada yang produktif,” kata Bambang.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, menyatakan hal senada. Ada persoalan dalam hal alokasi dan efektivitas anggaran yang menyebabkan RAPBN 2013 tak berkeadilan.

Belanja pegawai dan subsidi masing-masing menguasai 21,2 persen dan 27,8 persen dari total belanja pemerintah pusat. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal sebesar 17 persen.

Subsidi BBM dan listrik sendiri menguasai 87 persen total belanja subsidi pemerintah pusat. Total subsidi pangan, pupuk, dan benih hanya 10 persen. Sementara subsidi untuk layanan publik hanya 1 persen.

”Padahal, 80 persen bensin Premium dinikmati oleh 50 persen keluarga terkaya. Sementara keluarga miskin dan hampir miskin serta keluarga paling miskin hanya menikmati 16 persen dan 1 persen,” kata Deni. (LAS)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com