Mahyuddin Persilakan KPK Mengusut

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Mahyuddin membantah tuduhan M Nazaruddin bahwa dirinya ikut menikmati uang hasil korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp 5 miliar ketika masih menjabat Ketua Komisi X DPR. Mahyuddin mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut.

"Kita serahkan kepada KPK untuk menelusurinya," kata Mahyuddin ketika dihubungi, Kamis (8/11/2012).

Mahyuddin mengatakan, kemungkinan tuduhan itu dilontarkan lantaran mengaitkan dirinya sebagai Ketua Komisi X DPR. Proyek Hambalang dibahas di Komisi X lantaran bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dia menolak berkomentar lebih jauh karena faktanya belum jelas.

"Alirannya gimana, yang memberikan siapa, yang terima siapa, kenapa kasih dana begitu besar. Semua ada mekanisme hukum, kita tunggu saja," kata Mahyuddin.

Sebelumnya, Nazaruddin menyebut ada aliran dana senilai Rp 100 miliar terkait proyek Hambalang. "Uang Rp 100 miliar itu kesepakatan Anas sama Adhi Karya. Sebanyak Rp 50 miliar buat Anas, Rp 10 miliar buat Mirwan dan Olly, Rp 10 miliar buat Mahyuddin, Rp 5 miliar buat Mukhayat, Rp 5 miliar buat Wafid, dan Rp 20 miliar untuk Menpora," katanya.

Menurut Nazaruddin, Mahyuddin berperan dalam mengamankan penganggaran proyek Hambalang di Komisi X DPR. "Di Komisi X yang paling bertanggung jawab itu Pak Mahyuddin karena anggaran Hambalang sengaja disimpan dan tidak dibahas di komisi itu, hanya ditandatangani Mahyuddin dengan pimpinan yang lain. Dia yang mengamankan," ungkapnya.