Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tomy Winata Minta Jembatan Selat Sunda Segera Diputuskan

Kompas.com - 19/02/2013, 07:21 WIB

LIWA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu segera memutuskan nasib pembangunan Jembatan Selat Sunda sepanjang 29 kilometer. Tanpa ada keputusan yang jelas dan tegas, sulit diprediksi kapan proyek infrastruktur ini bisa terealisasi.

Hal ini dikemukakan Tomy Winata dari Artha Graha Network saat mengunjungi Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) di Lampung Barat, Lampung, pekan lalu. PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), kata dia, sudah mengirim surat kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) pada 24 Juli 2012, tentang solusi percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).

”Sampai sekarang belum ada respons, dan kami hanya bisa menunggu. Cuma kalau terlalu lama khawatir investor asing yang siap mendanai proyek senilai Rp 120 triliun–Rp 140 triliun ini mundur,” katanya.

GBLS, kata Tomy Winata, merupakan perusahaan konsorsium yang melibatkan Grup Artha Graha, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Perusahaan ini menjadi pemrakarsa proyek KSISS yang akan berlangsung selama 10 tahun.

”Saya tidak tahu persis apa kendala bagi pemerintah sehingga belum ada perkembangan soal proyek ini. Yang jelas JSS tidak bisa disamakan dengan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), yang sampai sekarang belum mampu menciptakan kawasan industri di sisi Pulau Madura,” katanya.

Total panjang Jembatan Selat Sunda mencapai 40 kilometer, termasuk akses jalan di Serang, Banten, dan Natar di Lampung. Lokasi dua titik menuju JSS ditetapkan di dua daerah yang selama ini sulit berkembang karena akses ke daerah lain minim. Kondisi ini sangat berbeda dengan Jembatan Suramadu karena sampai sekarang industri sama sekali belum ada.

”Pintu masuk dan keluar ditempatkan di daerah terpencil sehingga begitu jembatan beroperasi ekonomi warga setempat ikut terdongkrak karena di kawasan itu tumbuh industri. Kondisi ini berbeda dengan Suramadu karena lokasi pintu masuk dan keluar kurang strategis,” ujar pemilik Grup Artha Graha ini.

Tomy mengaku agak pesimistis tiang pancang bisa mulai dipasang pada 2014. (ETA)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Rilis
Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com