Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jembatan Selat Sunda Masih Mengambang

Kompas.com - 01/03/2013, 08:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum berhasil memutuskan tentang konsep pembiayaan studi kelayakan proyek Jembatan Selat Sunda. Masih terjadi beda pandangan yang prinsip atas proyek yang ditaksir lebih dari Rp 100 triliun tersebut.

”Terus terang saja memang belum ada kata kesepakatan antara apakah menggunakan APBN atau tidak. Saya tetap kekeuh mengatakan non-APBN,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Menurut Hatta, beda pandangan itu terjadi antara Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dan sejumlah menteri terkait lainnya. Agus menginginkan studi kelayakan dilakukan sendiri oleh pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara menteri lain, termasuk Hatta, menginginkan studi kelayakan tidak dari APBN.

”Semua itu maksudnya baik, tapi yang penting buat kita adalah bagaimana ini bisa dilaksanakan dengan tetap menjaga akuntabilitasnya,” kata Hatta.

Masih adanya beda pendapat tentang konsep pembiayaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda, kata Hatta, menyebabkan pembahasan ditarik sampai tingkat Wakil Presiden Boediono. Wacana terakhir yang muncul dalam pembahasan adalah melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dalam proyek tersebut.

Saat ditanya apakah dana BUMN kuat membangun megaproyek tersebut, menurut Hatta, ada kemungkinan bisa jika ada sinergi yang solid. Alternatif lain adalah kolaborasi antara BUMN dan swasta.

”Sebab kalau pakai APBN, kasihan yang lain. Proyek itu sekitar Rp 180 triliun. Studinya saja Rp 1 triliun. Kalau mau pakai APBN, kita masih perlu irigasi, jalan-jalan pedesaan, rumah sakit, dan infrastruktur yang lain,” kata Hatta.

Hatta berharap pada Maret ini pembahasan bisa dilanjutkan kembali sehingga paling tidak studi kelayakan bisa dimulai tahun ini.

Ekonom Faisal Basri berpendapat, proyek Jembatan Selat Sunda adalah proyek sesat. Dari sisi pembiayaan, swasta tidak mungkin mau mengeluarkan anggaran yang cukup masif tanpa adanya dukungan pemerintah melalui kucuran APBN.

”Mana ada swasta mau mengeluarkan dana untuk membiayai proyek yang anggarannya sangat besar dan baru mulai mendapatkan pemasukan 15 tahun kemudian,” kata Faisal.

Udang dibalik batu yang dimaksud Faisal adalah konsesi kepada pihak swasta. Ini bisa berupa konsesi lahan yang luas di Sumatera dan Jawa. (LAS)

 Baca juga:
Tomy Winata Minta Jembatan Selat Sunda Segera Diputuskan
Jembatan Selat Sunda Jangan Jatuh ke Asing
Proyek Jembatan Selat Sunda Sesat Pikir?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com