Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Defisit Perdagangan akibat Kegagalan Pengendalian BBM

Kompas.com - 02/04/2013, 14:28 WIB
Evy Rachmawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional saat ini tidak didukung ketersediaan energi yang besar. Hal ini mengakibatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi ditopang kegiatan impor migas akibat produksi migas nasional yang terus menurun sepanjang tahun dan pengendalian yang tidak efektif.

Anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar, menanggapi di Jakarta, Selasa (2/4/2013), mengatakan, "Defisit perdagangan akan terus berlanjut jika kinerja migas terus mengalami penurunan. Kebutuhan akan energi yang besar di dalam negeri harus dikompensasi dengan mendatangkan migas dari luar yang cukup besar. Jika pola ini diteruskan di tengah situasi ekonomi dan energi dunia yang kompetitif, akan sulit mencapai peningkatan perekonomian yang lebih tinggi."

Neraca perdagangan Indonesia kembali defisit pada Februari 2013 yang nilainya mencapai 327,4 juta dollar AS. Secara kumulatif (Januari-Februari 2013), jumlah defisit perdagangan Indonesia tercatat 402,1 juta dollar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menuturkan, penyebab defisit neraca perdagangan adalah impor BBM bersubsidi jenis premium. Rofi menambahkan, tahun 2012 merupakan titik terendah produksi gas dan diperkirakan tahun ini merupakan titik terendah produksi minyak  840.000-850.000 barrel per hari (bph). Adapun kebutuhan BBM bersubsidi tahun 2013 diprediksi 50 juta kiloliter (KL) hingga akhir tahun.  

Beragam cara pengendalian dilakukan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM, tetapi tidak membuahkan hasil maksimal. Keterdesakan penyediaan BBM dilakukan dengan melakuan importasi migas yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

"Cara paling cepat untuk memenuhi kebutuhan BBM tinggi, yaitu dengan importasi. Namun, kebijakan itu akan berbahaya di masa datang jika negara produsen menahan minyak mereka dan kemampuan fiskal kita tidak dijaga dengan baik," ujarnya.

Perlu ada terobosan serius dalam menekan laju defisit perdagangan Indonesia saat ini dari sektor migas dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan gas, energi alternatif, dan menemukan ladang-ladang minyak baru yang potensial.

Legislator dari Jatim VII ini menyadari bahwa telah sejak lama kondisi neraca minyak nasional mengalami defisit. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya di sektor kebijakan, melainkan juga  kemampuan mengeksekusi dan implementasi kebijakan tersebut. Bank Indonesia mencatat, tingginya impor migas tersebut diperkirakan meningkatkan kebutuhan likuiditas valas domestik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit perdagangan sepanjang tahun lalu mencapai 1,63 miliar dollar AS karena pukulan defisit neraca perdagangan migas sebesar 5,59 miliar dollar AS. Penyebab defisit karena impor migas meningkat dari 40,7 miliar dollar AS pada 2011 menjadi 42,25 miliar dollar AS pada 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

    Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

    Whats New
    Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

    Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

    Whats New
    Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

    Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

    Whats New
    Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

    Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

    Work Smart
    Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

    Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

    Whats New
    Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

    Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

    Whats New
    Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

    Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

    Whats New
    Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

    Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

    Whats New
    Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

    Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

    Whats New
    Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

    Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

    Whats New
    Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

    Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

    Whats New
    Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

    Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

    Whats New
    Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

    Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

    Whats New
    Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

    Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

    Whats New
    RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

    RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com