Perlu Sosok Menkeu Berpengalaman

JAKARTA, KOMPAS.com — Jabatan menteri keuangan yang strategis bakal kosong setelah Agus Darmawan Wintarto Martowardojo dipastikan menjadi Gubernur Bank Indonesia dan efektif bertugas mulai 23 Mei 2013. Pemerintah diminta segera menetapkan nama menkeu yang baru. Sosok pengganti Agus diharapkan adalah orang yang berpengalaman dan dikenal pasar mengingat tugas berat yang bakal diemban sebagai menkeu.

Agus, di Jakarta, Selasa (2/4/2013), seusai Rapat Paripurna DPR yang menyetujui sekaligus menetapkan dirinya sebagai Gubernur BI periode 2013-2018, menegaskan, menteri keuangan pengganti dirinya harus bisa menjaga penerimaan negara agar terus naik signifikan.

Agus akan melepaskan jabatan menkeu untuk mengisi kursi Gubernur BI per 23 Mei 2013, saat berakhirnya masa jabatan Gubernur BI Darmin Nasution.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi global, menurut Agus, memberikan tekanan pada penerimaan negara. Sementara itu, pembangunan dan pengoperasian negara mutlak memerlukan dana sehingga menteri keuangan sebagai penanggung jawab fiskal memiliki tantangan utama menjaga penerimaan negara.

Dalam hal belanja negara, Agus menekankan pada persoalan subsidi energi yang cenderung naik. Volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus dapat dikendalikan pemerintah.

Berkaitan dengan pengganti Agus, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono berpendapat, sosok pengganti Agus mesti berpengalaman di Kementerian Keuangan. Dia juga berintegritas kuat dan dikenal baik oleh pasar.

”Sebaiknya menteri keuangan adalah orang yang sudah paham seluk-beluk tugas di Kementerian Keuangan. Waktu tinggal satu atau satu setengah tahun sehingga tak ada kemewahan untuk belajar dan beradaptasi,” kata Tony.

Ekonom Faisal Basri menyatakan, jabatan menkeu amat strategis guna menjamin stabilitas ekonomi nasional. Apalagi, tantangan ekonomi tahun 2013 berat setelah neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan tahun 2012 mengalami defisit.

Menkeu, kata Faisal, juga harus mengawal anggaran yang sudah lebih dari Rp 1.600 triliun tahun ini. Persoalan utamanya adalah besarnya subsidi energi yang menggerogoti anggaran.

Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2012, pajak menyumbang 73 persen dari total penerimaan negara. Artinya, penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pembiayaan kehidupan bernegara.

Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2012 adalah 12,5 persen atau lebih rendah dibanding tahun 2011 sebesar 18,3 persen. Tahun 2013, target penerimaan pajak Rp 1.193 triliun, meningkat 21,7 persen dibanding realisasi tahun 2012.

Sementara itu, belanja APBN 2013 adalah Rp 1.638 triliun. Alokasi subsidi energi Rp 274,7 triliun dengan kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter.

Tanpa ada kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, kuota BBM tersebut dipastikan jebol. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi bisa 53 juta kiloliter. Nilai subsidi BBM akan mencapai Rp 300 triliun. (LAS)

Simak Artikel Terkait di Topik Mencari Menkeu Baru

Baca juga:
Dapat Tambahan Listrik, PLN Batalkan Pemadaman Bergilir
Ingvar Kamprad, Pendiri IKEA yang Sederhana
CT: Hanya Kami yang Bisa Bayar Tunai VIVA 100 Persen