Presiden: Jika BBM Naik, Pasti Ada Kompensasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan, maka kebijakan kompensasi untuk rakyat yang terkena imbas pasti dilakukan. Hanya saja, kata Presiden, hingga saat ini kebijakan terkait BBM bersubsidi masih dibahas.

Hal itu dikatakan Presiden SBY ketika membuka musyawarah nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke IX di Jakarta, Senin (8/4/2013). Ketika itu, Presiden menjawab sikap Apindo yang mendukung kenaikan harga BBM untuk kepentingan nasional. Sikap tersebut disampaikan Ketua Apindo Sofjan Wanandi.

"Kalau setelah kita hitung dengan seksama suatu saat harga BBM harus kita naikkan dan rakyat tidak mampu terpukul akibat itu, maka adilnya mereka harus dapat kompensasi. Bagi saya, memberi kompensasi kepada rakyat miskin manakala BBM naik itu harga mati. Tidak fair, tidak adil kebijakan yang kita bikin ini tapi yang menderita rakyat miskin. Mari kita bikin fiskal bagus tapi orang miskin tidak menderita," kata Presiden.

Presiden menyinggung penolakan dari berbagai pihak, khususnya dari parlemen terkait kompensasi dari kenaikan harga BBM. Di periode pertama pemerintahan SBY, kompensasi kenaikan harga BBM dari pemerintah melalui program bantuan langsung tunai (BLT). Program itu dinilai hanya untuk pencitraan untuk meningkatkan dukungan rakyat terhadap parpol pemerintah.

Presiden lalu berseloroh atas penolakan itu. "Kalau takut kompensasi nantinya untuk untungkan parpol tertentu, begini saja. Ketika kita memberikan kompensasi kepada orang miskin, semua bendera parpol tolong dikibarkan di situ. Bahwa ini kehendak kita semua, kehendak pemerintah, kehendak parlemen," ucapnya disambut tawa para pengusaha yang hadir.

Presiden menambahkan, pemerintah masih membahas masalah BBM sebelum kebijakan diambil. Salah satu opsinya, menaikkan harga BBM bersubsidi. Hanya saja, kata Presiden, masih dipertimbangkan apakah kenaikan harga BBM itu dipukul rakat atau hanya untuk kalangan yang tak layak menerima subsidi.

"Poin saya, orang miskin harus dilindungi, tapi makro ekonomi dan fiskal kita sehat. Subsidi jadi adil dan tepat sasaran. Dunia usaha silahkan memberikan pandangan. Tapi jelas prioritas kami tahun ini dan tahun depan fiskal jadi lebih sehat," kata Presiden.

Ikuti artikel terkait di Topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?