Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobil Pribadi Dilarang Minum Premium, Negara Hemat Rp 80 Triliun

Kompas.com - 08/04/2013, 15:08 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan negara bisa menghemat anggaran sebesar Rp 80 triliun. Hal itu bila pemerintah mau menerapkan kebijakan pelarangan pemakaian BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi.

"Saya tidak yakin, tapi setidaknya negara bisa menghemat sekitar Rp 50-80 triliun dari kebijakan itu," kata Hatta saat ditemui di acara Musyawaran Nasional Apindo ke-9 di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (8/4/2013).

Saat ini, subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun. Dari jumlah ini, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu.

Dengan besarnya anggaran BBM bersubsidi ini, pemerintah sedang menghitung soal kemungkinan pengendalian anggaran tersebut. Opsi-opsi yang ada dari pemerintah sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diperkirakan akan diputuskan oleh kepala negara pada April ini.

Namun sayang Hatta masih enggan membocorkan secara pasti kebijakan soal BBM bersubsidi yang akan diputuskan oleh Presiden tersebut.

"Saat ini kita matangkan. Ada opsi menaikkan (harga BBM) atau tidak lagi memberikan subsidi kepada mereka yang mampu. Ini sedang kita hitung teknisnya, sampai detail kita bahas," tambahnya.

Dengan kajian tersebut, Hatta yakin dampak sosial ekonomi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya tidak akan bergejolak. "Harapannya, agar dampak kepada sosial ekonomi kita rendah, tidak terlalu menimbulkan syok atau goncangan. Ini yang penting," tambahnya.

Nantinya, Hatta menambahkan penghematan dana dari subsidi anggaran untuk BBM bersubsidi ini bisa dialokasikan ke pembangunan infrastruktur atau untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. "Kita harapkan pada bulan ini bisa diputuskan," tambahnya.

Ikuti artikel terkait di Topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

    Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

    Whats New
    Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

    Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

    Work Smart
    Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

    Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

    Whats New
    Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

    Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

    Whats New
    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

    Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

    Whats New
    Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

    Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

    Whats New
    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    Whats New
    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    Work Smart
    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Whats New
    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Whats New
    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Earn Smart
    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com