Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naikkan Harga BBM, Presiden Harus Ambil Risiko

Kompas.com - 09/04/2013, 12:07 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil risiko terkait rencana kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau tidak. Bahkan Presiden harus siap dianggap mengambil kebijakan tidak populis atas kebijakan tersebut.

"Ini memang kebijakan tidak populis. Namun kalau tujuannya untuk kepentingan masyarakat, Presiden pasti berhasil, meski awalnya ditentang masyarakat," kata Hidayat saat ditemui di acara Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Hidayat mengatakan, Presiden memang memberi sinyal dua keputusan soal BBM bersubsidi yaitu menghapus anggaran subsidi untuk kalangan menengah atas. Intinya akan melarang konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi. Selain itu, Presiden juga memberi sinyal terkait menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Namun untuk opsi pertama, ini hanya menghemat anggaran negara sekitar Rp 80 triliun. Apakah itu bisa memadai atau tidak. Tapi kalau Presiden ambil opsi kedua, maka risiko politisnya sangat besar," tambahnya.

Dengan kondisi itu, Presiden sangat hati-hati memutuskan kebijakan soal BBM bersubsidi ini. Presiden juga ingin agar bila jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, maka harus dibarengi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat.

"Sementara saat Presiden memberikan BLT, ini pasti ditentang oleh sebagian partai politik (bisa dianggap sebagai kampanye terselubung jelang pemilu)," tambahnya.

Secara pribadi, Hidayat mendukung Presiden untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan kalangan industri mengaku siap jika keputusan itu diambil. "Dampak ke industri sudah pasti ada, tapi sudah dikalkulasi, ini masih aman," tambahnya.

Sebaliknya, jika opsi menaikkan harga BBM bersubsidi tidak diambil, politisi Partai Golkar ini menjelaskan keuangan negara akan terus mengalami defisit, kondisi moneter terganggu dan berimbas ke penurunan nilai tukar Rupiah. "Jika kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak diambil, jadi jangka panjangnya tidak bagus. Kondisi fiskal dan moneter kita bengkak," tambahnya.

Namun Hidayat akan menyerahkan semua keputusan terkait BBM bersubsidi ini kepada Presiden. "Saya memang menganjurkan harga BBM naik, tapi harus dihitung (besarannya). Soal waktu, saya tidak mau berspekulasi," jelasnya.

Ikuti artikel terkait di Topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

    Whats New
    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Whats New
    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Whats New
    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Whats New
    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    BrandzView
    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Whats New
    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Whats New
    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Whats New
    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Spend Smart
    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Whats New
    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Whats New
    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Whats New
    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Spend Smart
    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Whats New
    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com