Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Segera Batasi Penggunaan BBM

Kompas.com - 11/04/2013, 19:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi oleh pemerintah sudah mengerucut. Pemerintah akan mengurangi angka subdisi BBM, baik premium maupun solar untuk kalangan yang tidak layak menerima subsidi.

"Jadi, orang yang kaya dan mampu tidak berhak diberikan subsidi atau kelihatannya masih ada subdisi, tapi kecil. Kelompok yang tidak mampu masih diberikan subdisi," kata Menteri ESDM Jero Wacik seusai rapat membahas BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Selain Jero, rapat diikuti Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawaty, dan lainnya.

Jero mengatakan, saat ini, pemerintah mesti memberikan subsidi sebesar Rp 4.500 per liter untuk premium lantaran biaya produksi hingga ke SPBU mencapai Rp 9.000 per liter. Besaran subsidi itu dianggap terlalu besar.

"Nanti opsinya kira-kira yang mampu subdisinya akan sedikit saja. Yang tidak mampu tetap Rp 4.500 (perliter)," kata Jero.

Jero menambahkan, pemerintah akan kembali membahas masalah BBM pada Sabtu hingga Minggu ini di Istana Cipanas, Jawa Barat. Rapat tersebut, tambah politisi Partai Demokrat itu, akan mematangkan untuk implementasi dan sosialisasi. Setelah itu, keputusan akan diumumkan.

"Kalau tidak rapi sosialisasinya, tidak rapi implementasinya, kebijakan yang baik efeknya akan kurang baik. Jadi, opsi-opsi yang ada tentu tidak ideal. Semua ada plus minusnya. Presiden menekankan, harus menjaga kelompok miskin karena semua mengandung inflasi. Itulah yang sedang dibahas," kata Jero.

Jero menambahkan, "niat pemerintah adalah mengurangi subsidi yang besarnya Rp 300 triliun agar didapat oleh orang miskin. Masak, orang kaya disubdisi banyak-banyak."

Sebelumnya, jika memang harga BBM dinaikkan, Presiden memastikan akan ada kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas. Ia pun meminta kepada semua pihak yang selama ini mendorong harga BBM dinaikkan tidak berubah sikap nantinya.

"Kalau semua sepakat harga BBM dinaikan, pilihannya sedang kita godok, dan ternyata nanti dijalankan terjadi gelombang penolakan, jangan balik kanan yang usulkan tadi. Apalagi (menjadi) yang paling keras menentang. Bulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong seperti apa. Ayo kita belajar menjalankan politik yang baik," kata Presiden awal pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

    Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

    Whats New
    Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

    Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

    Whats New
    Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

    Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

    Spend Smart
    Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

    Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

    Whats New
    Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

    Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

    Whats New
    Perluasan Sektor Kredit, 'Jamu Manis' Terbaru dari BI untuk Perbankan

    Perluasan Sektor Kredit, "Jamu Manis" Terbaru dari BI untuk Perbankan

    Whats New
    Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

    Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

    Whats New
    Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

    Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

    Whats New
    Soal Boks Mainan Megatron 'Influencer' Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

    Soal Boks Mainan Megatron "Influencer" Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

    Whats New
    Kredit Bank Jatim Naik 18,7 Persen Sepanjang Kuartal I-2024

    Kredit Bank Jatim Naik 18,7 Persen Sepanjang Kuartal I-2024

    Whats New
    Menteri Trenggono Akui Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster

    Menteri Trenggono Akui Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster

    Whats New
    Ormas Bakal Bisa Kelola Izin Tambang, Ini Alasan Bahlil

    Ormas Bakal Bisa Kelola Izin Tambang, Ini Alasan Bahlil

    Whats New
    TRIS Bakal Bagikan Dividen Final, Simak Besarannya

    TRIS Bakal Bagikan Dividen Final, Simak Besarannya

    Whats New
    Kenaikan BI Rate Tak Beri Dampak Langsung ke Industri Fintech Lending

    Kenaikan BI Rate Tak Beri Dampak Langsung ke Industri Fintech Lending

    Whats New
    Menteri Trenggono Ungkap Ada 5 Perusaahan Vietnam yang Tertarik Investasi Benur

    Menteri Trenggono Ungkap Ada 5 Perusaahan Vietnam yang Tertarik Investasi Benur

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com