Bertemu Presiden, Pimpinan Buruh Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan konfederasi maupun serikat buruh menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diambil pemerintah. Penolakan itu disampaikan langsung ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/4/2013) sore.

Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono dan para menteri. Adapun organisasi pekerja yang hadir di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja BUMN, dan Konfederasi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPPI).

"Kami serikat buruh secara mayoritas, meskipun ada yang belum sampaikan sikap, menolak kenaikan harga BBM," kata Presiden KSPI Said Iqbal seusai pertemuan.

Said mengatakan, kenaikan harga BBM pasti akan menurunkan daya beli buruh. Bahkan, jika kenaikan BBM diterapkan untuk kalangan menengah ke atas, kata dia, tetap saja berdampak kepada buruh. Diperkirakan daya beli menurun sebesar 30 persen.

"Beliau (Presiden) sampaikan tolong dipahami bahwa posisi pemerintah memikirkan semua lapisan masyarakat dan kemampuan keuangan negara. Beliau katakan subsidi Rp 300 triliun itu sangat memberatkan pemerintah," kata Said.

Seperti diberitakan, pemerintah akan menerapkan kenaikan harga BBM yang dipukul rata atau satu harga. Angka kenaikan masih dihitung. Hanya, jika diterapkan, pemerintah akan memberikan kompensasi, salah satunya dalam bentuk uang tunai.

Said menambahkan, pihaknya juga meminta kenaikan upah buruh. Ada 84 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang diminta. Pihaknya juga meminta jangan ada penangguhan upah minimum yang tidak sesuai aturan.

"Yang paling penting guru honor. Kami sampaikan harus dapat upah minimum karena pemerintah sudah meminta pengusaha menjalankan upah minimum. Maka, guru honor sebagai pegawainya pemerintah pun agar diperhatikan mendapatkan upah minimum. Sebanyak 80 persen dari total guru honor hanya mendapat Rp 200 ribu per bulan," kata Said.