Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Bensin di Papua Rp 100.000 Per Liter

Kompas.com - 06/05/2013, 17:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Murahnya harga BBM bersubsidi ternyata tidak berlaku bagi warga Kabupaten Puncak Jaya Papua, yang saat ini harus membeli BBM di kisaran Rp 100.000 per liter.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, harga itu harus dibayar oleh warga Papua, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Letak geografis dan stok BBM yang sangat terbatas membuat harganya melambung sangat tinggi.

"Di sini (di Jakarta), bensin naik jadi Rp 6.500, orang sudah ribut. Di sana (Puncak Jaya) satu liter Rp 100.000," kata dia, saat menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Lukas adalah mantan Bupati Puncak Jaya yang baru sekitar satu bulan ini dilantik menjadi Gubernur Papua. Ia datang ke gedung parlemen untuk bertemu dengan Priyo guna menyampaikan kondisi terkini di Papua. Selain bensin, material kebutuhan lain yang harganya menjulang tinggi adalah semen.

Masyarakat di Puncak Jaya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 2 juta untuk membeli satu zak semen. "Ini benar. Kalau di Wamena satu zak semen harganya sekitar Rp 400.000," kata Lukas.

Lukas tiba di ruangan Priyo sekitar pukul 14.00, didampingi Sekretaris Daerah Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Bupati Puncak Jaya. Dalam kesempatan itu, Lukas banyak menyampaikan terobosannya soal penggunaan dana otonomi khusus, dan sumber daya alam Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com