Lampu Kuning bagi Pemerintah Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga pemeringkat asing Standard and Poors (S&P) serta Moodys telah mengingatkan Indonesia soal kondisi fundamental dalam negeri. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mewaspadainya agar tidak merugikan perekonomian sendiri.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, peringatan lembaga pemeringkat asing ini seharusnya menjadi catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah, khususnya dalam hal kondisi fundamental dalam negeri.

"Kita jangan terlena dengan fundamental dan investment grade yang kita dapatkan, apalagi S&P serta Moodys telah memberi peringatan. Ini negatif kredit yang artinya bisa menjadi potensi negatif di masa mendatang. Ini jadi catatan sendiri bagi pemerintah," kata Destry saat ditemui di Kampus Perbanas Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Destry menambahkan, pemerintah saat ini memiliki tugas utama yang belum dibereskan, yaitu memperbaiki kondisi fiskal, baik neraca perdagangan maupun defisit anggaran. Kondisi fiskal yang defisit ini karena pemerintah memang lambat mengurus kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Saat ini pemerintah memang mengalokasikan dana untuk subsidi energi di atas Rp 300 triliun, termasuk subsidi untuk harga BBM. Padahal, subsidi energi itu justru malah dinikmati oleh orang kaya. Artinya, subsidi energi, khususnya subsidi BBM, malah tidak tepat sasaran.

"Yang terpenting adalah dana (anggaran subsidi energi) yang kita pakai sudah sangat tidak efisien. Jadi bukan karena naik atau tidak. Dana subsidi energi ini seharusnya bisa lebih terarah, orang miskin bisa lebih mendapatkan dampaknya karena pelaku bisnis sudah siap," tambahnya.

Seperti diberitakan, lembaga S&P baru saja merilis penurunan outlook peringkat surat utang Pemerintah Indonesia dari positif stabil. Adapun lembaga Moodys memperingatkan pemerintah Indonesia bisa mengalami defisit keuangan tahun ini hingga sebesar 3,8 persen. Hal itu terjadi bila pemerintah tidak mengurangi subsidi BBM.