PKS Cenderung Menolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera pada Minggu (11/5/2013) lebih banyak membahas tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir bulan ini. Sejauh ini, PKS cenderung menolak rencana itu karena dinilai merugikan rakyat.

"Kami condongnya menolak," ujar Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal di Kompleks Parlemen, Senin (13/5/2013).

Menurut Refrizal, dari rapat tadi malam, Majelis Syuro sudah mengamanatkan kepada Dewan Tingkat Tinggi Partai untuk mengambil keputusan hari per hari hingga menit per menit. Refrizal mengungkapkan partainya tidak akan berpatokan pada keputusan koalisi. PKS, lanjutnya, hanya melihat faktor merugikan atau tidak kebijakan kenaikan BBM kepada rakyat. "Kami mendukung rakyat yang pasti," imbuh Refrizal.

Saat ditanyakan lebih lanjut apakah sikap ini mengisyaratkan PKS keluar dari koalisi, anggota Komisi VI DPR itu menyatakan hal tersebut masih akan dibahas di tingkat majelis syuro. Untuk keluar dari koalisi, kata Refrizal, harus ada tahapannya. "Kami bicarakan BBM dulu, apakah merugikan atau menguntungkan rakya. Kalau merugikan, kami akan menolaknya," ungkap Refrizal.

Terkait rencana kenaikan harga BBM ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan pimpinan DPR pada Senin (13/5/2013) pagi ini di Kantor Presiden, Jakarta. Pertemuan membahas tentang RAPBN-P 2013 yang mencakup pengalokasian dana kompensasi bagi rakyat miskin.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menjelaskan, akibat kenaikan harga BBM ini, terjadi penghematan beban subsidi dari Rp 300 triliun menjadi Rp 198 triliun.

Partai Demokrat mengingatkan agar seluruh partai koalisi mendukung rencana pemberian dana kompensasi bagi rakyat miskin. Dalam waktu dekat, Partai Demokrat akan mengumpulkans seluruh pengurus partai koalisi.