Target Penjualan Listrik Naik

Jakarta, Kompas - Target volume penjualan tenaga listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 mencapai 187,7 terrawatt hour. Hal ini berarti ada kenaikan 5,42 terrawatt hour dibandingkan target awal.

Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Jumat (31/5) dini hari, di Jakarta. Rapat kerja itu dipimpin Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

Menurut Sutan, Komisi VII DPR menyetujui usulan pemerintah meningkatkan asumsi volume penjualan listrik dari 182,28 terrawatt hour (TWh) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, menjadi 187,7 TWh dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Ini dengan asumsi pertumbuhan penjualan listrik 9 persen.

Kenaikan volume penjualan listrik itu seiring dengan pertumbuhan konsumsi listrik, terutama di kalangan kelas menengah Indonesia serta peningkatan rasio elektrifikasi nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun, Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan memasukkan sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas lebih dari 5.000 megawatt (MW) ke dalam program percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik tahap dua. Hal ini akan menambah kapasitas proyek dalam program percepatan proyek itu dari 10.000 MW menjadi 15.000 MW.

Dalam rapat itu, Komisi VII DPR juga menyetujui usulan pemerintah untuk meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Rp 212,07 triliun atau setara dengan Rp 1.163 per kilowatt hour (kWh) dalam APBN 2013 menjadi Rp 224,79 triliun atau setara Rp 1.198 per kWh dalam RAPBN-P 2013. ”Kenaikan BPP listrik ini terutama karena melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya ICP (Indonesia crude oil price, harga rata-rata minyak mentah Indonesia),” kata Wacik.

Margin usaha PT PLN

Namun, pembahasan terkait margin usaha PT PLN serta besaran subsidi listrik dalam RAPBN-P 2013 belum menemui titik temu. Pemerintah mengusulkan, margin usaha PT PLN 7 persen atau naik dari Rp 14,84 triliun dalam APBN 2013 menjadi Rp 15,74 triliun dalam RAPBN-P 2013.

Direktur Manajemen Risiko dan Investasi PT PLN Murtaqi Syamsudin menjelaskan, margin usaha PT PLN diperlukan agar ada kapasitas finansial untuk memperoleh pendanaan bagi pembangunan proyek-proyek kelistrikan. Realisasi pembangunan proyek pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi perseroan itu bisa turun atau terhambat jika besaran margin usaha PLN diturunkan.

Sejumlah anggota Komisi VII DPR masih menginginkan penjelasan terkait alasan pemerintah mengusulkan margin usaha PLN 7 persen. ”Kami memberi kesempatan bagi pemerintah berkonsultasi dengan DPR terkait besaran margin usaha PLN yang diusulkan pemerintah,” kata dia.

Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sekaligus Ketua Konsorsium PLN Batam dan PT Universal Batam Energy (UBE) Dadan Kurniadipura menyampaikan, PLN Batam menambah pasokan gas untuk mengantisipasi kebutuhan listrik mendatang dengan membangun pipa gas bawah laut sejauh 13,5 km dari Pulau Pemping ke Batam. Proyek diharapkan selesai Juni 2014 untuk mengakomodasi kebutuhan listrik di Batam.

Menurut Dadan, kebutuhan listrik di Batam akhir tahun ini mencapai 300 megawatt (MW). Hingga akhir tahun 2014, kebutuhan akan menjadi 370 MW. ”Laju pertumbuhan kebutuhan energi di Batam 9 persen per tahun,” ujar Dadan seusai menandatangani perjanjian pembangunan pipa gas di Jakarta, Jumat, antara konsorsium PLN Batam dan UBE dengan konsorsium PT Batam Trans Gasindo (BTG), PT Hafardaya Konstruksi, PT Prosys Bangun Persada, dan PT KPM Oil and Gas sebagai kontraktor. (EVY/K01)