Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Naikkan BBM Mengada-ada, Ini Komentar Presiden

Kompas.com - 12/06/2013, 16:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat mereka yang mengkritik rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak paham kondisi fiskal Indonesia dan dampaknya. Jika tidak dinaikkan, kata Presiden, maka defisit anggaran akan membengkak di atas tiga persen atau melanggar undang-undang.

"Ekonomi kita juga tidak sehat. Kalau ada yang komentar pemerintah mengada-ada, DPR juga begitu, tidak paham bahwa fiskal kita alami masalah," kata Presiden saat acara laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Hal itu dikatakan Presiden ketika menanggapi laporan BPK bahwa defisit anggaran dalam APBN Perubahan 2012 lebih tinggi dibanding di APBN 2011. Laporan BPK itu, kata Presiden, alasan pemerintah melakukan perubahan APBN 2013.

Presiden mengatakan, meningkatnya defisit anggaran lantaran membengkaknya subsidi. Untuk itu, pemerintah ingin mengurangi subsidi BBM. "Jadi kurangi subsidi ada alasannya, ada tujuannya. Kita harus jadi bangsa yang rasional, bisa menalar dengan baik," katanya.

Presiden menjelaskan, biang keladinya dari semua ini adalah melambatnya pertumbuhan di dunia, termasuk Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata Kepala Negara, mengakibatkan pemasukan dari pajak berkurang. Meski demikian, Indonesia dianggap lebih baik jika dibandingkan negara-negara di Eropa yang lebih gaduh.

"Oleh karena itu, kepada pimpinan kementerian/lembaga, kalau ada pengurangan anggaran belanja yang cukup moderat, relatif kecil, pahamilah itu bagian dari solusi. Sampaikan juga kepada DPR itu bagian dari solusi," kata Presiden.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Hanya, kenaikan harga BBM itu akan direalisasikan jika DPR menyetujui program kompensasi. Hingga saat ini, masih ada fraksi yang menolak program kompensasi BLSM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    Whats New
    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com