KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tantangan pemerintah mendatang. Beragam rumusan program ekonomi sejatinya sudah banyak digulirkan, tetapi kerap tersendat dalam pelaksanaan.
Rakyat sudah bosan dengan janji. Slogan dan iming-iming partai politik dalam pentas kampanye, berikut rekam jejak pengalaman berkiprah di pemerintahan, belum cukup menjamin keberpihakan terhadap perekonomian rakyat.
Perekonomian atas dasar usaha bersama kian pudar hingga di level pedesaan. Kiprah koperasi sebagai struktur penopang utama ekonomi kerakyatan masih tertinggal.
Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 2 persen, jauh dibandingkan kontribusi badan usaha milik negara (BUMN) yang sebesar 20 persen. Kontribusi swasta terhadap PDB terbesar, yakni 78 persen, termasuk di dalamnya perusahaan asing.
Ketertinggalan koperasi nyata terlihat di sektor perikanan. Semakin sulit menemukan koperasi dan usaha bersama nelayan yang mandiri. Usaha nelayan tumbuh secara individu sehingga rapuh ketika dihadang persoalan rutin, seperti cuaca buruk dan jatuhnya harga jual. Inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan pun sulit dikejar.
Saatnya pemerintah nanti mengembalikan roh kolektivitas dalam membangkitkan usaha bersama yang berkeadilan. Bangkitkan koperasi yang menyentuh rakyat hingga ke pedesaan.
Di bidang investasi, kepastian hukum usaha perlu ditumbuhkan tidak hanya bagi industri, tetapi juga koperasi dan usaha kecil menengah. Angan-angan Indonesia menjadi negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mustahil terwujud jika pembangunan tidak merata dan mengabaikan ekonomi kerakyatan.
Pembangunan yang tidak merata turut menyebabkan ketimpangan akses masyarakat terhadap pekerjaan. Dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penganggur naik dari 7,17 juta orang (5,92 persen) pada Februari 2013 menjadi 7,39 juta orang (6,25 persen) pada Agustus 2013. Pembangunan yang tidak merata juga memicu urbanisasi ke kota-kota besar.
Di tengah ingar-bingar pesta demokrasi, partai-partai politik tentu menawarkan platform ekonomi yang terbaik. Namun, konsep dan rencana aksi belumlah cukup jika tanpa diimbangi komitmen implementasi. Program ekonomi parpol hendaknya kian transparan sehingga rakyat dapat terus mengontrol kinerja dan pencapaian pemerintah.
Ketertinggalan pada masa lalu sepatutnya menjadi ”cambuk” bagi pemerintah baru nanti.
(BM Lukita Grahadyarini)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
