Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Cenderung Menciptakan Kegagalan Pasar di Indonesia

Kompas.com - 07/04/2015, 12:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom menyatakan pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan membentuk struktur pasar yang gagal (market failure) di dalam pasar komoditas domestik.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani mengatakan, contoh dari market failure adalah masih adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli dalam komoditas seperti beras, gula, atau cabai. "Akhirnya, harga sulit dikendalikan. Nah, harga komoditas ini ditentukan oleh kegagalan pasar," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (7/4/2015).

Menurut dia, jika pemerintah membuat kebijakan dengan mengacu pada harga pasar yang masih belum stabil, dikhawatirkan rakyat bakal semakin terbebani.

Sementara pada saat yang sama, pemerintah juga memangkas subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar dalam penentuan harga. Listrik, misalnya. Naik-turunnya tarif listrik mulai 1 Mei 2015 akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dollar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi.

Menurut dia, langkah itu memang memberikan kelonggaran fiskal hingga Rp 92 triliun untuk dialokasikan ke pembangunan infrastruktur.

"Namun, bagaimana jika uang penghematan subsidi itu sudah dialokasikan, sementara harga minyak dunia kembali normal? Oleh sebab itu, kelonggaran fiskal seharusnya dapat dialihkan ke sesuatu yang berdampak langsung terhadap rakyat," katanya.

Mantan Direktur Utama PT Sarinah itu menilai para teknokrat ekonomi negara perlu mengambil langkah-langkah fundamental perekonomian domestik. Langkah jangka pendek seperti subsidi, masih diperlukan untuk mendukung fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menilai, kebijakan publik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla kerap menimbulkan polemik di masyarakat.

"Misalnya, kebijakan uang muka pembelian kendaraan bermotor pejabat negara atau penunjukan Komisaris BUMN." Jimmy berharap persoalan subsidi energi ini dapat diselesaikan dengan kebijakan yang tidak menggerus dukungan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com