Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Papua: Pemerintah Harus Beri Kepastian Bisnis Freeport

Kompas.com - 26/12/2015, 07:08 WIB
JAYAPURA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe berharap pemerintah segera memberi kepastian atas bisnis PT Freeport Indonesia (Freeport) di Papua demi kepentingan nasional.

"Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Jumat (25/12/2015) malam.

Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri open house perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu.

Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, tetapi juga terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.

Ia mengatakan, kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, pemda berharap mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan.

"Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya," katanya.

Namun ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. "Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik," katanya.

Ia juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan PT Freeport sebesar 10 persen. Selama ini Freeport tetap membayar 35 persen, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25 persen.

Lukas menyebutakan, dirinya akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.

Sementarara itu Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator.

"Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini," katanya.

Maroef juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport.

"Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan," kata Maroef.

Sebelum menghadiri open house perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri open house yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com