Utang Pemerintah Gagal Dongkrak Produktivitas Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menambah utang luar negeri (ULN) setiap tahunnya. Teranyar, utang pemerintah pada kuartal II 2016 melonjak 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, kenaikan utang pemerintah dinilai gagal mendongkrak produktifitas ekonomi nasional. Sebab keseimbangan primer Indonesia justru mengalami defisit.

Defisit primer berarti kondisi dimana pengeluaran tanpa beban utang lebih besar dari jumlah penerimaan negara.

"Kalau dilihat secara makro, ketika utang ditambah dan defisit keseimbangan primer ikut bertambah, itu dipastikan utang itu tidak produktif," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartati kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Padahal, utang seharusnya bisa menjadi modal tambahan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tetapi hal itu dinilai tidak terjadi di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui mengakui defisit keseimbangan primer membuat pemerintah harus menarik utang untuk membayar utang sebelumnya.

Pada akhir kuartal II 2016, posisi ULN pemerintah sebesar 158,7 miliar dollar AS atau 49 persen dari total ULN 323,8 miliar dollar AS. Sedangkan berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, utang pemerintah sebesar Rp 3.359 triliun per Juli 2016.

Dari data dua tahun terkahir, defisit keseimbangan primer Indonesia sebesar Rp 93 triliun pada 2014. Sedangkan pada 2015 defisitnya mencapai Rp 142 triliun.

"Tambahan utang baru tidak bisa membiayai utang yang harus dibayar. Artinya sekalipun pemerintah menambah utang, tidak ada sumber tambahan untuk pembiayaan pembangunan. Itu makanya timbul pertanyaan kenapa keseimbangan primer kita defisit," kata Enny.

Bila melihat data 5 tahun terakhir, utang pemerintah mengalami lonjakan cukup signifikan. Pada 2011 misalnya, total utang pemerintah sebesar Rp 1.808 triliun.

Setelah itu, lonjakan utang terus terjadi dari menjadi Rp 1.977 triliun pada 2012, Rp 2.375 triliun pada 2013 , Rp 2.608 triliun pada 2014, dan Rp 3.362 pada 2015.

Tahun ini, pemerintah harus mengeluarkan Rp 180 triliun untuk membayar bunga utang. Sedangkan tahun depan diprediksi bunga utang mencapai Rp 210 triliun.