Utang Naik, Pemerintah Disarankan Tidak Perlu "Ngotot" Belanja

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan pemerintah untuk tidak jorjoran belanja.

Hal itu tidak terlepas dari naiknya utang luar negeri pemerintah pada kuartal II 2016.

"Tidak perlu ngotot belanjanya," ujar Enny kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (24/8/2016). Ia menuturkan, belanja negara secara jorjoran justru akan membuat pemerintah menambah utang. Sebab pendapatan negara belum mampu menopang belanja.

Merosotnya harga komoditas dan masih minimnya penerimaan dari sektor perpajakan menjadi dua faktor yang membuat belum maksimalnya pemasukan ke kas negara.

Meski begitu, Enny melihat mulai ada perbaikan perencanaan keuangan dari pemerintah.

Setidaknya hal itu bisa tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam RAPBN 2017 pemerintah mendesain belanja negara sebesar Rp 2.070,5 triliun.

Bila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang sebesar Rp 2.082,9 triliun, maka alokasi belanja RAPBN 2017 itu lebih rendah sekitar Rp 12,4 triliun.

Belanja negara yang sebesar Rp 2.070,5 triliun tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun serta transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 760 triliun.