Indonesia Keluar dari OPEC, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai keputusan Indonesia membekukan keanggotaannya dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, sebagai langkah mengamankan kepentingan nasional.

"Kalau pembekuan itu dalam artian bahwa Menteri ESDM memutuskan itu berarti kita tetap akan memiliki komitmen untuk memproduksi jumlah minyak sesuai dengan asumsi APBN 2017 yaitu 815.000 barel per hari," ujar Ani di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Seperti diketahui, langkah pembekuan diambil menyusul keputusan sidang OPEC untuk memotong produksi minyak mentah dunia sebesar 1,2 juta barel per hari (bph), di luar kondensat.

Tujuannya untuk mengerek naik harga minyak dunia yang anjlok dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia sendiri diminta untuk memotong sekitar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37.000 bph.

Namun pemerintah menolaknya lantaran pada APBN 2017, produksi minyak di 2017 hanya turun sebesar 5.000 bph dibandingkan 2016.

Penurunan produksi minyak di APBN 2017 sudah mempertimbangkan kebutuhan penerimaan negara dari sektor migas.

"Saya belum berkomunikasi dengan Menteri ESDM. Seperti diketahui, keputusan OPEC dilakukan pada last-last minute. Jadi ini adalah suatu elemen surprise dari OPEC," kata Sri Mulyani.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa keputusan OPEC memangkas produksi minyak perlu dicermati. Sebab harga minyak dunia akan naik dan akan memiliki dampak kepada Indonesia sebagai pengimpor minyak.

Sisi positifnya, lantaran Indonesia juga mengekspor minyak, kenaikan harga minyak akan memberikan dampak positif dari sisi penerimaan negara.

(BACA: Tak Bisa Pangkas Produksi, Indonesia Keluar Sementara dari OPEC)